Wiranto: Jangan Sampai Politik Dimanfaatkan Kelompok Radikal

Reporter

Syafiul Hadi

Senin, 16 Oktober 2017 12:09 WIB

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, 12 Oktober 2017. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengatakan suhu politik menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden akan meningkat. Hal ini, kata dia, bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal.

"Hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang radikal," ujar Wiranto di Hotel Le Meridien, Jakarta, 16 Oktober 2017.

Baca: Menjelang Tahun Politik, Jokowi Akan Kumpulkan Kepala Daerah

Wiranto menjelaskan, seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang pilkada dan pilpres, peningkatan suhu politik tak bisa dihindari. Sebab, kata dia, ada kontestasi dari para calon yang melakukan agenda-agenda politiknya untuk mencapai kemenangan. "Kemudian melakukan langkah-langkah yang diupayakan agar mereka lebih populis dari yang lain, agar mereka dipilih oleh rakyat," ucapnya.

Menurut Wiranto, langkah-langkah para calon politik ini terkadang tak bisa dikontrol dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk membangun kebencian, kecurigaan, serta konflik satu dengan lainnya. "Ini mereka biasanya kan masuk di situ," katanya.

Untuk itu, kata dia, saat pemilu kondisi damai dan tenang harus dijaga. Dengan suasana kondusif, rakyat dapat leluasa memilih pemimpinnya tanpa dipengaruhi kelompok-kelompok yang justru membangun kekacauan. "Itu harapan kita," tuturnya.

Baca juga: Ketua PBNU Said Aqil: Isu PKI Berhubungan dengan Tahun Politik

Wiranto mengimbau kepada para calon yang mengikuti kontestasi politik untuk berhati-hati agar tidak diboncengi oleh kelompok-kelompok yang ingin membangun kekacauan. "Pilkada dan pilpres adalah suatu proses demokrasi yang mulia karena kita memilih pemimpin-pemimpin ke depan, pemimpin lokal maupun pemimpin nasional," ujarnya.

Wiranto mengatakan pemerintah akan memantau dan mengawal peningkatan suhu politik menjelang pemilu agar tidak keluar dari batas kewajaran. "Sehingga tidak menimbulkan keresahan, kekacauan, dan konflik di masyarakat. Itu yang terpenting," ucapnya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

3 hari lalu

Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

Pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan, menjadi tanda mulainya era reformasi.

Baca Selengkapnya

26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

3 hari lalu

26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

Genap 26 tahun Tragedi Trisakti, bagaimana perkembangan pengusutan pelanggaran HAM berat ini? KontraS sebut justru kemunduran di era Jokowi

Baca Selengkapnya

Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

53 hari lalu

Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa sejauh ini belum ada tanda-tanda keterlibatan Ukraina dalam penembakan di gedung konser Moskow

Baca Selengkapnya

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

29 Februari 2024

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

28 Februari 2024

Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

Presiden Jokowi lepas landas dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 13.00 WIB menuju Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya

SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

21 Februari 2024

SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. Berikut Menko Polhukam sejak era reformasi, termasuk SBY dan Wiranto.

Baca Selengkapnya

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

8 Februari 2024

Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle

Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung

Baca Selengkapnya

Daftar Menko Polhukam Selama Pemerintahan Jokowi, Benarkah Mahfud MD Paling Lama Menjabat?

3 Februari 2024

Daftar Menko Polhukam Selama Pemerintahan Jokowi, Benarkah Mahfud MD Paling Lama Menjabat?

Jokowi sebut Mahfud MD merupakan Menko Polhukam paling lama menjabat dalam dua periode pemerintahannya. Betulkah? Siapa Menko Polhukam lainnya?

Baca Selengkapnya

Peristiwa Besar Mengiringi Lengsernya Soeharto, Termasuk 14 Menteri Mundur Bersama-sama

27 Januari 2024

Peristiwa Besar Mengiringi Lengsernya Soeharto, Termasuk 14 Menteri Mundur Bersama-sama

Beberapa peristiwa besar libatkan Soeharto hingga proses lengsernya, pada 21 Mei 1998. Termasuk kerusuhan Mei 1998 dan 14 menteri mundur bersama-sama.

Baca Selengkapnya

Dukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira

28 Desember 2023

Dukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira

Benny mempertanyakan sikap Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar yang saat ini mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya