TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia dalam waktu dekat. Menurut Tjahjo, pemanggilan itu berkaitan dengan penyampaian hasil rapat kabinet dan tahun politik yang kian dekat.
"Ini juga sudah memasuki tahun politik dan sebagainya. Silakan mau ikut pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak, mau pilpres (pemilihan presiden), tapi pastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pak Jokowi harus jalan," ujarnya saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Oktober 2017.
Seperti diketahui, dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, sudah dinyatakan jumlah PSN yang harus diselesaikan. Total ada 245 PSN yang harus diselesaikan plus satu program kelistrikan dan satu program industri pesawat terbang.
Baca juga: Presiden Jokowi: Politik Polri Adalah Politik Negara
Jumlah PSN itu tak boleh ditambah lagi. Dalam rapat terbatas, Jokowi meminta PSN tak ditambah lagi supaya yang sudah ada bisa diselesaikan dulu sampai akhir masa pemerintahannya, yaitu pada 2019.
Tjahjo berujar gangguan tahun politik diantisipasi Presiden karena sejumlah kepala daerah tetaplah kader partai. Dengan kata lain, mereka bisa maju kembali dalam pilkada atau membantu partai masing-masing untuk memenangi pemilihan legislatif pada tahun politik nanti, tapi mengesampingkan PSN.
Karena itu, kata Tjahjo, Jokowi merasa harus mengingatkan para kepala daerah mengenai tugas utama mereka. Sebagai catatan, Jokowi pernah memberikan peringatan serupa ke para menteri yang berasal dari partai.
"Yang target tahun depan, ya, harus diselesaikan, jangan sampai terganggu karena kesibukan kepala daerah, yang mungkin dia kader partai. Dia harus ingat punya janji PSN kepada pemerintah dan masyarakat," ucap Tjahjo.
Baca juga: Pemilu 2019: Jokowi Bisa Kalahkan Penantang Baru, Jika…