TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif mengatakan pihaknya mendukung adanya Detasemen Khusus atau Densus Antikorupsi. Ia berharap, dengan adanya Densus Antikorupsi, masalah korupsi di Indonesia dapat tertangani.

"Mudah-mudahan, dengan semakin banyak yang menangani, korupsi akan tertangani lebih baik," ucap Laode di KPK, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2017.

Baca juga: ICW: Aturan Jelas, KPK dan Densus Antikorupsi Tak Tumpang Tindih

Mei lalu dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Polri menyepakati pembentukan Densus Antikorupsi. Selain itu, seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi III, Senin, 17 Juli 2017, Kepala Kepolisian RI Jenderal Muhammad Tito Karnavian menuturkan, saat ini, pihaknya tengah melakukan focus group discussion (FGD) terkait dengan pembentukan Densus Antikorupsi.

Laode berujar, dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK perlu menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga penyelenggara negara. Hal tersebut pun menjadi persyaratan dalam undang-undang.

Dengan terbentuknya Densus Antikorupsi, Laode berharap Polri bisa bekerja sama dengan KPK dalam menindak kasus korupsi dalam skala kecil. Laode menilai Polri mampu menjangkau secara luas penanganan korupsi skala kecil yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kalau yang kecil, walaupun kita banyak infonya, biasanya kami serahkan ke Polri. Semoga, dengan Densus Antikorupsi ini, yang kecil-kecil itu bisa tertangani dengan baik," kata Laode.

KARTIKA ANGGRAENI