TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, jika ada anggota TNI, Polri, atau PNS yang ingin berpolitik praktis, mereka harus keluar dari institusi tersebut.

"Berpolitik itu memang agak bias juga. PNS boleh memilih, tapi kalau untuk dipilih, harus keluar dulu. Begitu juga dengan TNI, boleh dipilih, tapi harus keluar dulu," kata Kalla di Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017.

Kalla mencontohkan Agus Harimurti Yudhoyono yang mundur dari TNI untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada April 2017. "Kalau ingin berpolitik praktis, ya, keluar dulu seperti Agus. Bagus itu, kan," ujarnya.

Baca juga: Gatot Nurmantyo: Politik Panglima TNI adalah Politik Negara

Sebelumnya, saat tabur bunga di perairan Selat Sunda dalam geladi bersih HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Selasa, 3 Oktober 2017, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ia sebagai panglima juga berpolitik, tapi bukan politik praktis, melainkan politik negara.

Politik negara yang dimaksud adalah tugas yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi sehingga TNI tetap netral dalam politik praktis.

Gatot menambahkan, TNI telah terbukti selama 72 tahun melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Indonesia dan rakyat.

"Terbukti, selama 72 tahun TNI mampu melaksanakan tugasnya demi segenap tumpah darah persatuan dan kesatuan itu bersama-sama dengan rakyat," ucap jenderal bintang empat tersebut.