TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo tak mau berkomentar ihwal senjata dan amunisi impor Kepolisian RI yang tertahan di gudang Kargo Unex, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Tanyalah sama Menkopolhukam," kata Gatot setelah menghadiri silaturahmi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) di aula C1, Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2017.

Baca juga: Polri Akui Kepemilikan Ratusan Senjata Berat di Bandara Soetta

Ratusan senjata yang dibeli Korps Brimob Polri masih tertahan di Bea Cukai lantaran menunggu proses perizin dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI selesai. Kepolisian telah mengakui bahwa senjata tersebut adalah milik mereka.

"Semua sudah sesuai prosedur," kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal, Setyo Wasisto, Sabtu malam, 30 September 2017.

Mengenai senjata yang masih ditahan, Setyo menjelaskan bahwa barang harus masuk lebih dulu ke Indonesia. Setelah itu, kata dia, dikarantina dan dicek Bais TNI. "Ya sudah diserahkan ke Bais, dan sudah diangkat ke polkam," ujarnya.

Menurut Setyo, ratusan senjata itu dibeli untuk Korps Brimob Polri. Senjata itu sah meski tertahan oleh Bea Cukai lantaran menunggu izin dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI rampung.

Simak pula: Wiranto Jamin Impor Senjata Brimob Bukan Gangguan Keamanan

Sebelumnya, polemik senjata kali pertama muncul, setelah Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut ada 5.000 senjata ilegal yang didatangkan oleh institusi nonmiliter ke Indonesia. Gatot menyampaikan hal itu di acara silaturahmi dengan purnawirawan jenderal dan perwira aktif TNI, pada Jumat, 22 September 2017.

Pernyataan Gatot itu membuat sejumlah petinggi penegak hukum dan pejabat negara bersuara. Di antaranya, Ketua Badan Intelijen Negara Jenderal (Pol) Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Wiranto mengatakan ada 500 pucuk senjata dibeli BIN dari PT Pindad untuk keperluan sekolah intelijen.

Sejak melontarkan pernyataan itu, Gatot sudah dua kali bertemu Presiden Joko Widodo. Namun ia enggan membocorkan isi pembicaraannya dengan Presiden.

"Saya tidak berkomentar masalah itu karena saat itu saya berbicara di ruang tertutup. Menkopolhukam sudah menyampaikan rilisnya kan," ujar dia.