Peneliti SMRC: Isu Kebangkitan PKI Bagian dari Kontestasi Politik

Sabtu, 30 September 2017 16:17 WIB

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan hasil survei nasional lembaganya terkait NKRI dan ISIS di Jalan Cisadane Nomor 8, Cikini, Jakarta, 4 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

Jakarta - Hasil survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) mengenai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dipublikasikan pada Jumat lalu di Kantor SMRC. Hasilnya, mayoritas responden (86 persen) tidak setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI. Warga yang menyatakan setuju bahwa sekarang kebangkitan PKI hanya 12,6 persen.

Adapun yang yakin bahwa kebangkitan PKI telah mengancam negara hanya sekitar 5 persen dari populasi dewasa nasional. Sejalan dengan itu, warga yang setuju dengan opini bahwa Jokowi adalah orang atau terkait dengan PKI hanya 5,1 persen, yang tidak setuju 75,1 persen dan tidak tahu 19,9 persen.

Baca: Goenawan Mohamad: Isu Kebangkitan PKI itu Konyol

SMRC menyimpulkan bahwa isu PKI erat kaitannya dengan mobilisasi suara dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Indikasinya, isu kebangkitan PKI ini lebih banyak muncul dari para pendukung dan pemilih dua partai tersebut yang pada pemilu 2014 mengusung calon presiden Prabowo Subianto.

Direktur Program sekaligus peneliti SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan isu kebangkitan PKI merupakan reproduksi isu yang berafiliasi dan terasosiasi dengan elite politik. Menurut dia isu PKI digunakan untuk mendukung tokoh tertentu atau partai politik tertentu. "Jadi (isu kebangkitan PKI) ini bagian dari kontestasi politik," kata Sirojuddin kepada Tempo pada Sabtu, 30 September 2017.

Lihat: Ketua PBNU Said Aqil: Isu PKI Berhubungan dengan Tahun Politik

Isu PKI dianggap sebagai isu tahunan tiap akhir September, lebih-lebih menjelang tahun politik 2018-2019. Unjuk rasa atau aksi 299 pada Jumat kemarin, 29 September 2017, meminta kepada Presiden Jokowi agar tegas menolak kebangkitan PKI.

Sirojuddin menilai isu kebangkitan PKI merupakan usaha untuk mencari celah guna mendapatkan kekuasaan. Selain itu juga untuk mendapatkan perhatian dan simpati publik, terutama menjelang tahun politik. "Untuk mendapatkan simpati publik dan ingin menurunkan legitimasi pemerintah saat ini," kata Sirojuddin.

Survei SMRC tentang PKI ini menggunakan model metodologi multistage random sampling. Dalam survei ini ada sejumlah 1057 responden yang digunakan untuk analisa data dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan menggunakan margin of error sebesar ± 3,1 persen.

Baca juga: Inilah Sederet Jejak Keterlibatan Amerika dalam G 30 S/1965

Berita terkait

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

18 November 2023

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

Anies Baswedan mengatakan, pihaknya memahami betul bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasar Pancasila.

Baca Selengkapnya

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

28 September 2023

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

Menjelang meletusnya G30S 1965, situasi politik sangat tegang. PKI dan TNI bersitegang soal angkatan kelima.

Baca Selengkapnya

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

5 Mei 2023

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

Pemikiran Karl Marx dituangkan pada sejumlah buku, dua di antaranya adalah Das Kapital dan Communist Manifesto.

Baca Selengkapnya

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

26 Februari 2023

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

Tan Malaka salah satu pahlawan nasional, dengan banyak nama. Pemikirannya tentang konsep bangsa Indonesia diserap Sukarno - Hatta.

Baca Selengkapnya

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

7 Januari 2023

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

29 November 2022

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.

Baca Selengkapnya

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

29 November 2022

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.

Baca Selengkapnya

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

26 September 2022

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.

Baca Selengkapnya

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

11 Juli 2022

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

RKUHP juga menyebut penyebaran ideologi komunisme atau marxisme-leninisme juga diancam penjara, kecuali belajar untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Baca Selengkapnya

Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

1 Juni 2022

Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

Pemerintah belakangan menetapkan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Sejak kapan hal tersebut berlaku?

Baca Selengkapnya