Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai saat menghadiri pertemuan antara partai politik pendukung Ahok-Djarot, di Hotel Novotel, Jalan Gadjah, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017. Tempo/Egi Adyatama
Tempo.co, Jakarta - Ketua tim elektabilitas sekaligus Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Golkar Yorrys Raweyai mengatakan nama Airlangga Hartarto disebut sebagai pelaksana tugas pengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Yorrys mengatakan rapat pleno Senin mendatang akan mengarah pada putusan tersebut sekalipun Novanto tak bersedia mundur dari jabatannya.
"Ketua Dewan Pembina hari Sabtu besok bicara ke Setnov. Dia mau mundur terhormat atau menyerahkan ke mekanisme organisasi. Kalau hari Senin tidak mau mundur baik-baik, ya sudah kita ambil alih keputusan DPP," kata Yorrys di sela acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Partai Golkar di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 29 September 2017.
Sebelumnya, Yorrys mengatakan dalam rekomendasi itu Setya Novanto dibebaskan untuk menunjuk pelaksana tugas. Sore ini, Yorrys terang menyebut jabatan Plt akan diserahkan pada Airlangga. Namun, ia tak merinci bagaimana mekanismenya.
"Ambil alih saja, kan itu langsung nanti pleno itu menetapkan Airlangga menjadi Plt," ujar dia.
Terkait posisi Airlangga sebagai Menteri Perindustrian, Yorrys tak mau memikirkan hal tersebut. Yang penting, kata dia, banyak yang sepakat mengusung Airlangga sebagai pengganti Setya.
Airlangga Hartarto sebelumnya menjadi pesaing Novanto memperebutkan kursi ketua umum Golkar. Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar 2016 di Bali, Setya keluar memenangkan posisi itu.
Rekomendasi agar Setya mundur dari jabatan ketua umum muncul berdasarkan hasil kajian tim elektabilitas Partai Golkar. Menurut tim, elektabilitas Golkar merosot lantaran Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP.
Setya Novanto mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang putusan sore tadi, hakim menyatakan Setya menang dan statusnya sebagai tersangka pun gugur. Yorrys mengatakan putusan praperadilan tidak akan memengaruhi rekomendasi tim elektabilitas untuk mengganti Setya Novanto.
