TEMPO.CO, Makassar - Komisi Pemilihan Umum memperkirakan anggaran pilkada serentak 2018 sekitar Rp 10,5 triliun. Hal itu berdasarkan total anggaran yang diusulkan semua daerah di Indonesia yang akan menggelar pilkada tahun depan

"Tapi kemungkinan dana yang terealisasi lebih sedikit karena pemerintah biasanya memberikan anggaran lebih kecil dibanding permintaan," ucap Ketua KPU Arief Budiman saat peluncuran pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Makassar, Kamis malam, 28 September 2017.

Baca: Menjelang Pilkada, Polda Jatim Mendeteksi Ada 25 Media Baru

Arief berujar, KPU bersiap menggelar pilkada serentak pada 2018. Ada 171 daerah, yakni 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, yang bakal menggelar pilkada. "Kesiapan kami itu karena terjamin anggaran operasional pilkada. Masing-masing daerah mengalokasi anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)."

KPU telah memberikan jangka waktu penyerahan NPHD paling lambat 27 September lalu. Menurut dia, ada dua KPU daerah yang memasukkan NPHD paling akhir, yaitu Provinsi Papua dan Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Sampai saat ini, tak ada kendala yang kita hadapi," tutur Arief.

Selanjutnya, kata dia, komisi pada setiap daerah akan menjaring panitia adhoc pada Oktober mendatang. Namun KPU tak membuat klasifikasi terkait dengan daerah yang rawan terjadi kecurangan pilkada. "Tapi setiap daerah perlu diwaspadai."

Simak: KPU Telusuri Persoalan Pilkada di 13 Daerah

Adapun Ketua KPU Sulawesi Selatan Iqbal Latief mengaku siap bekerja maksimal setelah mendapatkan kepastian anggaran hibah operasional dari pemerintah daerah sebesar Rp 456 miliar. "Kami berharap pilkada mendatang lebih berkualitas," katanya.

Menurut Iqbal, setiap agenda pemilihan umum di Sulawesi Selatan selalu lekati stigma zona merah. Jadi, perlu diwaspadai terjadinya kecurangan dan pelanggaran saat pilkada. "Tapi kami tetap membuktikan bisa melaksanakan pilkada serentak yang aman dan kondusif."

DIDIT HARIYADI