TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menduga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak menerima laporan pembelian 500 pucuk senjata oleh Badan Intelijen Negara. Menurut dia, pembelian senjata tersebut sudah berjalan dengan sejumlah komunikasi dari Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

"Ini kan sudah ada (komunikasi). Mungkin tidak dilaporkan saja sama asisten Panglima," kata Ryamizard saat memberikan keterangan terkait polemik pembelian senjata di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa 26 September 2017. "Bukan keliru, mungkin dari stafnya kurang masukan."

Kepada sejumlah wartawan, Ryamizard menunjukkan surat permohonan pembelian senjata oleh BIN yang ditandatangani Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal Teddy Lhaksamana. Surat tersebut berisi permohonan pembelian senjata untuk kebutuhan latihan di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Permohonan tersebut dengan tembusan asisten intelijen Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Strategis, dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

Baca juga: 5.000 Senjata Ilegal, Kapuspen TNI: Bukan untuk Konsumsi Publik

Dalam surat tersebut, BIN melampirkan Term of Reference (TOR) pembelian SS2-V2 kaliber 5,56 x 45 mm dan peluru MU1-TJA1. Jumlahnya, 521 pucuk senjata dan 72.750 butir peluru. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, Pengendalian Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Ryamizard pun mencontohkan cara kerjanya dalam mengelola surat masuk ke meja kerjanya. Ia mengaku bergantung pada empat asistennya untuk mengurus masalah persuratan. "Saya sangat tergantung pada asisten saya. Staf saya ada 4 orang saya rekrut hanya baca surat itu betul apa enggak. Jangan sampai salah, saya gantung kamu," kata Ryamizard dengan nada sedikit berkelakar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan munculnya isu tentang pembelian 5.000 senjata yang diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo lebih disebabkan karena adanya persoalan komunikasi yang belum tuntas. Wiranto mengklarifikasi kebenaran pembelian tersebut adalah pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad ini diperuntukan Sekolah Intelijen oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara.