Rapat Paripurna DPR Akan Dengarkan Laporan Pansus Hak Angket KPK

Reporter

Juli Hantoro

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 26 September 2017 08:16 WIB

Suasana rapat dengar pendapat Pansus Hak Angket KPK dengan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat paripurna DPR yang digelar pada hari ini, Selasa 26 September 2017 akan mendengarkan laporan kerja Panitia Khusus Hak Angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). "Rapat paripurna DPR salah satunya mendengarkan laporan panitia angket terkait hasil kerja yang telah dilaksanakannya," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Nusantara III Jakarta, Senin 25 September 2017.

Agus mengatakan dirinya melihat laporan Pansus Angket KPK memang belum tuntas sehingga hal itu pun harus dilaporkan di Rapat Paripurna DPR.

Menurut Agus laporan Pansus Angket KPK itu hanya terkait kerja yang telah dilakukan sesuai koridornya namun belum bisa menyampaikan laporan akhirnya.

"Besok itu disampaikan kepada anggota seluruhnya baru diambil suatu keputusan apa yang harus dilaksanakan ke depan," ujarnya.

Baca juga: PPP Tolak Usul Perpanjangan Waktu Pansus Hak Angket KPK

Advertising
Advertising

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan dalam rapat paripurna, Pansus Angket KPK akan menjelaskan temuan sementara yang telah diperoleh dan menjelaskan hal-hal apa saja yang sudah serta belum dikonfirmasi.

Menurut dia setelah Pansus melaporkan maka akan dilihat respon dari anggota DPR mengenai hasil laporan tersebut.

"Ini rapat penjadwalan namun usulan yang lain kita lihat besok di Rapat Paripurna," katanya, Senin 25 September 2017.

Fahri mengatakan Pansus Hak Angket KPK sudah menyampaikan beberapa capaian namun ada hal yang krusial yang belum terlaksana yaitu kehadiran Pimpinan KPK padahal Rapat Dengar Pendapat (RDP) sudah dijadwalkan.

Menurut dia kehadiran Pimpinan KPK itu salah satunya mengkonfirmasi adanya pemeriksaan terhadap salah satu penyidik setelah memenuhi undangan Pansus secara pribadi, untuk hadir memberikan keterangan.

Baca juga: Benny K Harman Prediksi 3 Skenario Rekomendasi Pansus Angket KPK

"Klarifikasi kepada Pimpinan KPK itu agak teknis namun Pansus Hak Angket KPK mengatakan apa yang sudah dilakukan dan yang belum, akan disampaikan ke Rapat Paripurna DPR," ujarnya.

ANTARA

Berita terkait

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

17 menit lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

12 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

12 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

14 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

14 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

18 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

21 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

23 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya