Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Karpet Merah Setya Novanto, Pamdal Bentak Politikus NasDem  

image-gnews
(kiri-kanan) Anggota DPR Lintas Fraksi Adian Napitupulu (PDIP), Taufiqulhadi (Nasdem), Inas Nasrullah Zubir (Hanura) dan Arvin Hakim Thoha (PKB) mengangkat tangan bersama sebelum menyampaikan pernyataan sikap di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 20 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
(kiri-kanan) Anggota DPR Lintas Fraksi Adian Napitupulu (PDIP), Taufiqulhadi (Nasdem), Inas Nasrullah Zubir (Hanura) dan Arvin Hakim Thoha (PKB) mengangkat tangan bersama sebelum menyampaikan pernyataan sikap di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 20 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator mosi tak percaya dari Fraksi NasDem, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas di lobi utama pernah berteriak dan membentak dirinya. Alasannya, saat itu Taufiqulhadi berjalan di atas karpet merah yang membentang dari pintu utama ke lift yang khusus diperuntukan bagi Ketua DPR Setya Novanto.

"Padahal Pamdal tahu saya anggota dewan," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Kamis, 26 November 2015. "Dari situ bisa dilihat kalau perintah karpet itu hanya untuk Ketua DPR sangat keras sekali."

Sejak menjadi pimpinan Parlemen Senayan, Setya memang memasang karpet panjang dari muka pintu utama, tempat dia biasa turun dari mobil dinas. Karpet tersebut menjulur hingga lift dan menyambung hingga depan ruang kerja Ketua DPR. Setiap harinya lebih dari tiga Pamdal kerap berjaga di loby utama. Beberapa saat tertentu jalur karpet merah tersebut bahkan dipagari oleh pembatas portable.

"Sikap yang seperti ini mana bisa jadi pimpinan DPR," kata Taufiqulhadi.

Kasus karpet merah menjadi satu dari enam daftar dosa etik Setya yang disebar para inisiator ke 10 fraksi di Parlemen Senayan. Empat inisiator mosi mulai bergerilya menggalang dukungan yang mampu menunjukan representasi dari seluruh fraksi. Aksi ini juga akan menggandeng kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah menyuarakan pencopotan Setya dari kursi Ketua DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Taufiqulhadi, tiga inisiator lainnya adalah Adian Napitupulu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Arifin Hakim Toha. Penggalangan dukungan akan berlangsung selama dua minggu dan ditutup aksi final sebelum masa reses mendatang.  

FRANSISCO ROSARIANS

Baca juga:

Di Balik Heboh Freeport:  Setya  Novanto Akan Terjungkal?

Calon Pemimpin KPK: Dipersoalkan DPR, Ini Reaksi Johan Budi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

10 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

16 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.