Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Minta Maaf ke Soekarno? Titiek:Kenapa Harus, Pak Harto Itu..  

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Titiek Soeharto. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Titiek Soeharto. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Politikus Partai Golkar Titi Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, mengatakan permintaan maaf negara ke Soekarno justru akan merugikan Soekarno.

Alasannya, menurut Titiek, di masa pemerintahan Orde Baru di saat Presiden Soeharto berkuasa, negara tidak pernah melekatkan predikat keterlibatan Soekarno dengan gerakan 30 September 1965. Sehingga jika saat ini negara minta maaf maka justru akan menguatkan kesan adanya pertalian antara Soekarno dengan gerakan 30 September 1965. "Jadi kenapa negara harus meminta maaf," ujar ujar anak Presiden Soeharto itu kepada Tempo, Selasa, 6 Oktober 2015.

Dalam sejarahnya, kata Titiek, Orde Baru telah memberikan tempat sangat terhormat dengan menyematkan gelar Bapak Proklamator Indonesia ke Soekarno. Sosok Soekarno bahkan dijadikan identitas bagi bandara internasional, Soekarno-Hatta. Nama Soekarno juga dijadikan nama ruas jalan protokol. Karena itu, menurut Titiek pemerintah tak perlu merespon wacana permintaan maaf ke Presiden Soekarno. "Apa yang harus dimaafkan? Memangnya ada masalah?" kata Titiek.

Baca juga:
G30S 1965: Ternyata Soeharto yang Tempatkan Letkol Untung di Istana
G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto

Sebelumnya sejumlah kalangan mendesak supaya negara meminta maaf sekaligus membersihkan nama Soekarno terkait stigma bahwa ia terlibat dalam peristiwa 30 September 1965. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah telah meminta pemerintah meminta maaf kepada Soekarno. Politikus PDI Perjuangan lainnya, Masinton Pasaribu, menyatakan permintaan maaf pemerintah kepada Soekarno adalah bentuk pelurusan sejarah. Desakan itu juga muncul dari Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, yang juga merupakan cucu Soekarno.

Indikasi keterlibatan Soekarno pernah diusut pemerintah Orde Baru berdasarkan mandat TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 yang berujung pada pencabutan kekuasaan Soekarno. Dalam TAP tersebut, di Bab II Pasal 6, disebutkan bahwa proses hukum Soekarno harus diselesaikan pemerintah menurut ketentuan hukum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai persolan ini mestinya ditangani pemerintah dengan membentuk tim khusus yang bertugas meluruskan sejarah nasional. Tim tersebut tak hanya menyorot jejak kehidupan Soekarno, melainkan juga kasus-kasus kekerasan masa lalu. Jika masalah itu terus diambangkan, Fahri khawatir dugaan kejahatan akan terus diungkit dan membebani generasi yang akan datang. "Sebagai menteri koordinator yang membawahi urusan tersebut, Puan bisa merumuskan langkah penyelesaian," kata dia.

RIKY FERDIANTO

Baca juga:
G30S 1965: Terungkap, Kedekatan Soeharto dan Letkol Untung 
G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

1 hari lalu

Organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mendeklarasikan dukungan secara aklamasi kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 - 2029. Deklarasi itu dilakukan di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

Adies menyebut, dukungan pada Airlangga merupakan dukungan spontan karena prestasi selama memimpin Golkar.


MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

Dia menegaskan MKGR juga mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.


Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo kini mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia..
Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

Presiden Jokowi mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. yang akan bertarung dalam Munaslub.


Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

Dalam kesempatan itu, mereka juga sempat meneriakkan "Airlangga aklamasi" sebanyak tiga kali sebelum konferensi pers dimulai.


Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

Erwin menuturkan, Jokowi perlu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bergabung dan bersaing dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.


Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

3 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

Bahlil diketahui tidak masuk dalam struktur kepengurusan di pusat maupun daerah partai beringin saat ini.


Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

3 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

Desas-desus Jokowi bakal gabung ke Golkar mendapatkan tanggapan dari petinggi PDIP. Sementara dari pihak Golkar, respons yang diberikan para kader seniornya cukup beragam


BMKG Yogyakarta Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Wisatawan Perlu Waspada saat ke Pantai

5 hari lalu

Wisatawan mengunjungi objek wisata Pantai Parangkusumo di Bantul, DI Yogyakarta, Jumat 1 Januari 2021. Pascapenutupan kawasan wisata pantai selatan Yogyakarta pada malam pergantian tahun baru, pengunjung memadati kawasan tersebut untuk menghabiskan libur tahun baru meskipun kasus COVID-19 di Yogyakarta terus meningkat. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
BMKG Yogyakarta Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Wisatawan Perlu Waspada saat ke Pantai

Seorang wisatawan asing asal Hungaria juga dilaporkan sempat terseret ombak tinggi saat sedang melancong di Pantai Ngandong, Gunungkidul, Yogyakarta.


Budi Arie Projo Sebut Jokowi Mungkin Pimpin Koalisi Besar Jika Masuk Golkar

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Budi Arie Projo Sebut Jokowi Mungkin Pimpin Koalisi Besar Jika Masuk Golkar

Dalam beberapa waktu ini, kencang isu Jokowi bakal masuk Partai Golkar.


Bamsoet Bersyukur Partai Golkar Berhasil dalam Pileg dan Pilpres 2024

7 hari lalu

Bamsoet Bersyukur Partai Golkar Berhasil dalam Pileg dan Pilpres 2024

Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden merupakan hasil kerja cerdas seluruh kader Partai Golkar di Indonesia