Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Minta Maaf ke Soekarno? Titiek:Kenapa Harus, Pak Harto Itu..  

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Titiek Soeharto. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Titiek Soeharto. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Politikus Partai Golkar Titi Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, mengatakan permintaan maaf negara ke Soekarno justru akan merugikan Soekarno.

Alasannya, menurut Titiek, di masa pemerintahan Orde Baru di saat Presiden Soeharto berkuasa, negara tidak pernah melekatkan predikat keterlibatan Soekarno dengan gerakan 30 September 1965. Sehingga jika saat ini negara minta maaf maka justru akan menguatkan kesan adanya pertalian antara Soekarno dengan gerakan 30 September 1965. "Jadi kenapa negara harus meminta maaf," ujar ujar anak Presiden Soeharto itu kepada Tempo, Selasa, 6 Oktober 2015.

Dalam sejarahnya, kata Titiek, Orde Baru telah memberikan tempat sangat terhormat dengan menyematkan gelar Bapak Proklamator Indonesia ke Soekarno. Sosok Soekarno bahkan dijadikan identitas bagi bandara internasional, Soekarno-Hatta. Nama Soekarno juga dijadikan nama ruas jalan protokol. Karena itu, menurut Titiek pemerintah tak perlu merespon wacana permintaan maaf ke Presiden Soekarno. "Apa yang harus dimaafkan? Memangnya ada masalah?" kata Titiek.

Baca juga:
G30S 1965: Ternyata Soeharto yang Tempatkan Letkol Untung di Istana
G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto

Sebelumnya sejumlah kalangan mendesak supaya negara meminta maaf sekaligus membersihkan nama Soekarno terkait stigma bahwa ia terlibat dalam peristiwa 30 September 1965. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah telah meminta pemerintah meminta maaf kepada Soekarno. Politikus PDI Perjuangan lainnya, Masinton Pasaribu, menyatakan permintaan maaf pemerintah kepada Soekarno adalah bentuk pelurusan sejarah. Desakan itu juga muncul dari Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, yang juga merupakan cucu Soekarno.

Indikasi keterlibatan Soekarno pernah diusut pemerintah Orde Baru berdasarkan mandat TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 yang berujung pada pencabutan kekuasaan Soekarno. Dalam TAP tersebut, di Bab II Pasal 6, disebutkan bahwa proses hukum Soekarno harus diselesaikan pemerintah menurut ketentuan hukum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai persolan ini mestinya ditangani pemerintah dengan membentuk tim khusus yang bertugas meluruskan sejarah nasional. Tim tersebut tak hanya menyorot jejak kehidupan Soekarno, melainkan juga kasus-kasus kekerasan masa lalu. Jika masalah itu terus diambangkan, Fahri khawatir dugaan kejahatan akan terus diungkit dan membebani generasi yang akan datang. "Sebagai menteri koordinator yang membawahi urusan tersebut, Puan bisa merumuskan langkah penyelesaian," kata dia.

RIKY FERDIANTO

Baca juga:
G30S 1965: Terungkap, Kedekatan Soeharto dan Letkol Untung 
G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Babah Alun, Bos Jalan Tol yang Dicalonkan Golkar Mendampingi Kaesang dalam Pilkada Jakarta

15 jam lalu

Pendiri Masjid Babah Alun Desari, Muhammad Jusuf Hamka, disaksikan Camat Cilandak, Mundari, mengikuti prosedur protokol kesehatan saat memasuki Masjid Babah Alun, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Februari 2021. ANTARA/Laily Rahmawaty
Babah Alun, Bos Jalan Tol yang Dicalonkan Golkar Mendampingi Kaesang dalam Pilkada Jakarta

Jusuf Hamka atau Babah Alun disodorkan oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ketua PSI Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta


Libur Sekolah, Yogyakarta Sediakan Layanan Uji KIR Gratis Termasuk Angkutan Wisatawan

3 hari lalu

Layanan uji KIR oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dok.istimewa
Libur Sekolah, Yogyakarta Sediakan Layanan Uji KIR Gratis Termasuk Angkutan Wisatawan

Uji KIR ini sarana teknis untuk menjaga keselamatan, sebagai pencegahan kecelakaan di Kota Yogyakarta.


Bima Arya di Antara Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024

6 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) berswafoto dengan warga saat meninjau pembangunan jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 Juli 2023. Kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat di Kota Bogor tersebut dilakukan untuk meninjau pembangunan yang menggunakan anggaran berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Bima Arya di Antara Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024

Nama mantan Wali Kota Bogor Bima Arya digadang-gadang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil atau Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar.


Eks Ketua PSSI Nurdin Halid Terpilih Jadi Ketua Umum PP Pelti Periode 2024-2028 secara Aklamasi

18 hari lalu

Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan Nurdin Halid tiba di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, untuk salat Idul Adha, Ahad, 11 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Eks Ketua PSSI Nurdin Halid Terpilih Jadi Ketua Umum PP Pelti Periode 2024-2028 secara Aklamasi

Nurdin Halid menggantikan posisi Ketua Umum PP Pelti periode 2022-2027 sebelumnya, Edward Omar Sharif Hiariej yang mengundurkan diri.


Liburan Ke Kota Yogyakarta, Ini Tiga Kampung Wisata Seru untuk Disambangi

21 hari lalu

Kampung wisata Pakualaman Yogyakarta. Dok.istimewa
Liburan Ke Kota Yogyakarta, Ini Tiga Kampung Wisata Seru untuk Disambangi

Di Kota Yogyakarta, sedikitnya ada 25 kampung wisata yang juga bisa dikunjungi saat libur sekolah, ini tiga di antaranya.


Akhir Pekan Ini, Ada Festival Kampung Wisata di Yogyakarta Selama Tiga Hari

21 hari lalu

Kampung wisata Purbayan Kotagede Yogyakarta. Dok. Istimewa
Akhir Pekan Ini, Ada Festival Kampung Wisata di Yogyakarta Selama Tiga Hari

Di festival ini, wisatawan bisa melihat lebih dekat berbagai keunikan 25 kampung wisata di Kota Yogyakarta


Alasan Pengamat Sarankan Partai Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

24 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) berfoto bersama warga saat menghadiri Upacara Penurunan Bendera HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2023. HUT ke-78 RI mengusung tema Terus Melaju Untuk Indonesia Maju. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Alasan Pengamat Sarankan Partai Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Pengamat politik Ujang Komarudin menyarankan agar Golkar mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jabar. Apa alasannya?


Kisah Daud Beureueh, Jejak Pejuang Kemerdekaan Asal Aceh yang Berontak

31 hari lalu

Daud Beureueh. Foto : wikipedia
Kisah Daud Beureueh, Jejak Pejuang Kemerdekaan Asal Aceh yang Berontak

Daud Beureueh berontak dengan mendirikan NII akibat pelanggaran perjanjian dengan rakyat Aceh oleh Sukarno dan ketidakpuasannya terhadap Jakarta.


Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

33 hari lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

Tidak hanya 18 persen kursi di DPR RI, lanjutnya, Golkar juga memimpin perolehan kursi di tingkat DPRD Provinsi.


5 Fakta Stasiun Manggarai, Stasiun Termegah Hingga Jadi Bengkel Kereta Api

36 hari lalu

Suasana di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini. Rencana penyesuaian tarif KRL Commuterline ini sudah dibahas dengan Kementerian Perhubungan, termasuk potensi tarif menjadi naik. Tarif dasar diusulkan naik sebesar Rp2.000, atau jadi Rp5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tidak naik, atau tetap Rp1.000. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
5 Fakta Stasiun Manggarai, Stasiun Termegah Hingga Jadi Bengkel Kereta Api

Fakta dan sejarah Stasiun Manggarai yang menjadi stasiun tersibuk di Indonesia.