TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta polisi untuk fokus pada penegakan hukum. Salah satunya adalah pemberantasan makelar kasus. "Beberapa hal yang masih menjadi perhatian saat ini misalnya makelar kasus. (Pemberantasan) ini harus dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat," kata Jokowi, dalam sambutannya saat menghadiri hari ulang tahun Bhayangkara ke-69 di Markas Komando Brigade Mobil, Depok, Rabu, 1 Juli 2015.
Dalam bidang perlindungan masyarakat, Jokowi memerintahkan kepolisian agar tak melakukannya dengan berbelit-belit. "Berikan perlindungan yang memadai pada kaum minoritas, gelandangan, anak-anak, serta perempuan," kata Presiden.
Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dia meminta agar kepolisian menggunakan sistem online. Tujuannya untuk mengurangi sistem percaloan dan pungutan liar.
Walaupun menilai bahwa kepolisian sudah melakukan perbaikan di berbagai bidang, upaya itu masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, masukan dari masyarakat baik yang langsung disampaikan maupun melalui media harus dipertimbangkan sebagai koreksi.
Kepolisian sendiri, kata Jokowi, memiliki sebelas program prioritas yang disesuaikan dengan gerakan Revolusi Mental. Namun dia meminta agar program itu tak menjadi formalitas semata. "Harus ada hasil nyata, lakukan yang terbaik untuk bangsa."
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam acara peringatan ulang tahun Bhayangkara ke-69 di Markas Komando Brigade Mobil, Depok, hari ini. Upacara dimulai pukul 09.00 WIB. Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara kemudian berkeliling lapangan memeriksa barisan.
Selain Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti, beberapa menteri dan kepala lembaga negara juga terlihat hadir. Mereka di antaranya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu Jimly Asshiddiqie, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, serta Ketua DPR Setya Novanto.
Adapun jajaran menteri yang tampak hadir antara lain, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husein, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
FAIZ NASHRILLAH
