TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengkritik keputusan pemecatan anggota Komisi Pemilihan Umum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diketuai Jimly Asshidiqie. Keputusan itu dianggap berlebihan.
Menurutnya, jika lembaga yang menjaga integritas pemilu tersebut terlalu mudah untuk memberhentikan anggota KPU yang diniai melanggar kode etik maka, Akil khawatir tahapan penyelenggaraan pemilu nasional akan terganggu.
“Jangan main asal pecat, buat DKPP sih nggak masalah memecat anggota KPU bermasalah, tapi kan tahapan pemilu siapa yang nanganin, itu bisa mengulur jadwal pemilu karena proses penggantian anggota KPU,” ujar Akil Mochtar saat acara open house di rumahnya, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Agustus 2013.
Akil mengatakan DKPP memang mempunyai keputusan yang bersifat final. Oleh karena itu, Akil berharap ada kejelasan penentuan pelanggaran oleh DKPP, apakah masuk dalam pelanggaran etik atau aturan. “Kalau terlalu banyak anggota KPU yang dipecat, itu akan mendelegitimasi KPU,” kata Akil. “Sehingga membuat publik tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, yang output besarnya adalah terganggunya proses penyelenggaraan pemilu.”
Akil merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi. Adapun Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dijabat Jimly Asshidiqie, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Menurut Akil, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam menentukan kelancaran pembentukan lembaga negara. Penentuan dalam pemilihan pemimpin legislatif dan eksekutif merupakan hal yang sentral untuk jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, Akil meminta DKPP memperhatikan dampak pemecatan anggota KPU itu.
GALVAN YUDISTIRA
