Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad tersinggung dengan pemberitaan Limboto Express, sebuah koran lokal binaan Pemerintah Kabupaten Limboto, Gorontalo. Karena itu, Fadel mengadu ke Dewan Pers, Rabu (22/10). Fadel mengatakan, Limboto sering menulis berita mengenai dirinya, yang cenderung tendensius dan mendiskreditkan dirinya. "Ini pembunuhan karakter," kata Fadel usai bertemu dengan jajaran Dewan Pers di Jakarta. Sebagai bukti, Fadel menunjukkan beberapa tulisan dari koran harian tersebut. Salah satunya, sebuah headline pada Senin 15 September 2003, yang berjudul "Fadel Bikin Malu Rakyat Gorontalo." Tulisan tersebut adalah kutipan ucapan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gorontalo Dedy Muslim, yang menilai Fadel tidak kooperatif untuk menyelesaikan kasusnya dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Menurut Fadel, tulisan itu tidak layak menjadi headline. Alasannya, menurut Fadel, nara sumber yang digunakan kurang kuat. Selain tulisan itu, Fadel juga menunjukkan tulisan-tulisan lain dari koran Limboto, seperti "Pernyataan Fadel Bikin Orang Gorontalo Marah", "Gubernur Serobot Proyek Subsidi BBM Transmigrasi", dan "Fadel Lecehkan Fungsi dan Tugas Pers." Fadel mengaku prihatin atas pemberitaan ini. Karena itu, dia mengadu ke Dewan Pers. "Saya ingin etika pers ditegakkan," ujar dia. Dia meminta Dewan Pers mengambil sikap atas pengaduannya ini. Ketua Dewan Pers Nasional Ichlasul Amal berjanji akan menindak lanjuti pengaduan ini. Dalam waktu dekat, Dewan Pers akan memanggil pengelola Limboto Express untuk meminta keterangan soal pengaduan Fadel ini. "Kita akan keluarkan rekomendasi yang jelas dan terukur," Ichlasul berjanji. Ichlasul sendiri merasa bangga dengan pengaduan Fadel ini. "Masalahnya, ini pertama kali Gubernur mengadu ke Dewan Pers dalam masa kepengurusan saya," katanya. Sementara, Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Leo Batubara mengatakan, ada beberapa alternatif kemungkinan rekomendasi dari Dewan Pers atas pengaduan seperti ini. Alternatif pertama, Dewan Pers akan meminta media yang diadukan untuk meralat tulisannya. Kedua, media yang diadukan diminta untuk memuat hak jawab pengadu. Keempat, Dewan Pers meminta media yang diadukan untuk meminta maaf. Kelima, Dewan Pers memberi rekomendasi agar wartawan yang menulis berita diberi sanksi. Keenam, jika rekomendasi Dewan Pers tidak dihiraukan, Dewan Pers akan mengumumkan kepada publik. Namun, menurut Leo, semua rekomendasi ini tidak mengikat. Masalahnya, semua sanksi diambil oleh perusahaan media yang bersangkutan. "Untuk pengaduan Fadel Muhammad ini, kami masih akan mengkaji," ujar Leo. Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Hinca Panjaitan menambahkan, meskipun mengadu ke Dewan Pers, Fadel Muhammad sepakat untuk tidak mengadukan masalah ini ke pengadilan. Tapi, Dewan Pers sendiri juga tidak akan campur tangan, jika kasus ini dibawa ke pengadilan. "Upaya hukum bukan wilayah kita," ujar Hinca. Multazam - Tempo News Room
Iklan
