TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bahwa lembaga antirasuah itu bisa dengan mudah menjelaskan sejumlah poin dari 11 temuan sementara Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK. Pansus mengumumkan hasil temuan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK berdasarkan laporan dari BPK, Mabes Polri, kejasksaan, Kemenkumham dan lainnya di Gedung DPR, Jakarta pada Senin, 21 Agustus 2017
“Misalnya terkait dengan KPK tidak mau dikritik, tentu itu gampang sekali bisa dijelaskan. Sebaliknya, karena kita justru sangat terbuka dengan kritik termasuk dengan pengawasan,” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017, menanggapi 11 temuan Pansus Hak Angket.
Baca juga:
Hak Angket KPK, 400 Guru Besar Minta Jokowi Bersikap
Adapun 11 poin itu meliputi hasil kerja KPK menurut observasi Pansus Hak Angket, seperti KPK tidak siap menerima kritik, belum patuh pada asas kepastian hukum, masih bergerak sendiri tanpa pertimbangan lembaga negara lain, tidak berpedoman pada KUHP dan sebagainya. "Pengawasan bahkan dilakukan oleh DPR, pengawasaan terkait dengan penangangan perkara juga dilakukan secara berlapis melalui jalur-jalur hukum. Semua bukti yang kita proses itu diuji oleh pengadilan,” kata Febri.
Salah satu poin yang disebutkan Pansus terkait dengan penggunaan anggaran KPK. Berdasarkan temuan BPK, Pansus menemukan bahwa masih banyak hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan.
Baca pula:
Pansus Hak Angket KPK Dengar Keluhan Koruptor Selama 8 Jam
"Untuk keuangan, BPK yang audit. Secara umum, tiga pekerjaan utama yang dilakukan KPK pertama terkait dengan aspek keuangan ada pengawasnya tersendiri, untuk kinerja secara umum kita selalu rapat RDP dengan komisi III, untuk penanganan perkara yang sifatnya teknis hukum ada proses hukum juga yang mengwasai lebih dari itu, ada pengawasan dari publik,” kata Febri.
Sampai sekarang, KPK belum menerima laporan resmi dari Pansus Hak Angket, namun Febri menyebut bahwa KPK menghargai 11 temuan tersebut dan mengungkapkan niat untuk menjelaskannya di hadapan Komisi III DPR.
Pansus kemudian akan memanggil KPK untuk mengklarifikasi temuan-temuan tersebut. Namun KPK belum menerima surat pemanggilan. "Kalau kita terima surat itu, tentu KPK sekali lagi ingin memastikan apa yang dilakukan KPK itu sesuai hukum yang berlaku. Karena tidak boleh ada pihak atau institusi-institusi berada di luar mekanisme hukum,” kata Febri Diansyah.
Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK menyebut empat poin krusial mengenai kinerja KPK, yaitu terkait tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, proses peradilan pidana dan tata kelola anggaran.
STANLEY WIDIANTO
