Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengibarkan bendera partai saat penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Setya Novanto memilih Idrus Marham tetap sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Ketua Umum Golkar Setya Novanto bepergian keluar negeri membuat internal partai berlambang beringin itu bergejolak. Setya dicegah karena terkait dengan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.
Politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan kasus e-KTP telah menggerus kredibilitas Setya sebagai Ketua Umum Golkar. “Dengan demikian, pergantian pemimpin tidak bisa ditawar lagi,” ujarnya.
“Sebab, Ketua Umum hampir pasti menjadi tersangka,” ujar Ketua Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Golkar Yorrys Raweyai di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin, 24 April 2017.
Ketua Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan partainya terganggu karena kasus e-KTP yang membelit Setya. “Terutama di simpatisan partai usia 18-30 tahun,” ujarnya. Untuk mengatasi simpatisan itu, Wisnu melanjutkan, pengurus Jawa Tengah kerap mensosialisasi bahwa Setya belum tentu bersalah karena proses hukum masih berjalan.
Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham membantah akan ada musyawarah nasional (munas) dan perpecahan di tubuh Golkar. “Tidak ada, kami solid,” ujarnya. Begitu juga dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, yang menuturkan, “Belum ada rencana adanya munas.”
Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengatakan permintaan munas merupakan pernyataan pribadi. Menurut dia, seharusnya pernyataan itu tidak dilemparkan kepada masyarakat karena bisa menimbulkan spekulasi. “Jangan mendahului takdir. Utamakan proses praduga tidak bersalah,” ujarnya.
Setya belum bisa dimintai tanggapan. Namun, pada awal Maret lalu, dia mengatakan sudah mendengar kabar ada gerakan menggalang dukungan munas. “Kalau ada usul, tidak apa-apa. Golkar itu partai yang demokratis,” ujar Setya. Adapun juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya masih terus mengembangkan pengusutan kasus e-KTP.
