Pansus: Bahasan Draf RUU Pemilu Tuntas Akhir April 2017  

Reporter

Senin, 28 November 2016 21:31 WIB

Ketua Pansus Arif Wibowo (kanan), menyerahkan hasil laporan pembahasan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilu kepada Pimpinan DPR, dalam rapat paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, (11/4). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Hetifah Sjaifudian, mengatakan pihaknya optimistis draft pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu selesai pada April tahun depan. “Akhir April (2017) diharapkan bisa tuntas,” ucapnya di Jakarta, Senin, 28 November 2016.

Draf RUU itu, menurut Hetifah, kini tengah dibahas di masing-masing fraksi di DPR. Setiap fraksi, ujar dia, sedang menyusun daftar inventarisasi masalah. Di fraksi itulah, dilakukan pembahasan secara lebih teknis pasal demi pasal.

Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu itu menuturkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melancarkan pembahasan tersebut. Menurut dia, anggota panitia khusus bila perlu tidak diberikan tugas lain agar bisa berfokus membahas RUU tersebut. “Kalau perlu, diundurkan resesnya,” katanya.

Baca: Fraksi Digenjot Tuntaskan Materi RUU Pemilu Rabu Besok

Nantinya, ucap Hetifah, setelah pembahasan setiap fraksi selesai, pihaknya akan meminta Kementerian Dalam Negeri memberikan pandangan terhadap poin-poin yang tertuang dalam draft RUU Pemilu.

Pada 28 Oktober 2016, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan pihaknya tak mempermasalahkan jika Panitia Khusus RUU Pemilu menggunakan masa reses untuk mengebut pembahasan draf RUU itu. Menurut dia, mereka cukup menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk minta fasilitas.

Draf RUU Pemilu telah diterima DPR dari pemerintah pada 21 Oktober 2016. Dalam rapat paripurna sebelumnya, telah disepakati RUU ini akan dibahas lintas komisi melalui panitia khusus.

DANANG FIRMANTO

Baca juga:
Pembelaan Ahmad Dhani Soal Nama Hewan & Tuduhan Hina Jokowi
Demo 2 Desember, Salat Jumat Tetap Digelar di Monas




Berita terkait

Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR

57 hari lalu

Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Hingga Ujung Masa Pemerintahan Jokowi Belum Dibahas DPR

Kasus penculikan para aktivis 98' dan pelanggaran HAM berat lainnya tak kunjung menemui titik terang hingga ujung pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

1 Maret 2024

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

Menurut MK, ambang batas parlemen berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang terkait dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Baca Selengkapnya

Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

6 September 2022

Pansus DPR Dorong Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Pansus dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR karena melihat banyaknya tenaga honorer sudah mengabdi lama tapi belum diangkat statusnya menjadi ASN.

Baca Selengkapnya

Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

8 Februari 2022

Puan Dorong Kesetaraan Negara Dunia di Forum Parlemen MIKTA

Dunia membutuhkan kepemimpinan global yang menjamin suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional.

Baca Selengkapnya

Perludem Nilai RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

10 Maret 2021

Perludem Nilai RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

RUU Pemilu masih berpeluang dibahas DPR dan pemerintah karena masuk dalam daftar panjang Prolegnas kendati tak ada di pembahasan 2021.

Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

9 Maret 2021

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta tetap dibahas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas

9 Maret 2021

Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas

Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menyepakati pencabutan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Baca Selengkapnya

Pastikan Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas, Baleg DPR: Revisi UU ITE Lihat Nanti

9 Maret 2021

Pastikan Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas, Baleg DPR: Revisi UU ITE Lihat Nanti

Willy Aditya memastikan bahwa Komisi II DPR RI telah menarik Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu dari daftar prolegnas

Baca Selengkapnya

Fraksi PAN Tolak 3 RUU Masuk Prolegnas 2021

9 Maret 2021

Fraksi PAN Tolak 3 RUU Masuk Prolegnas 2021

Penetapan Prolegnas Prioritas 2021 sudah lama mundur karena belum diambil Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Baca Selengkapnya

Hasil Rapimnas, Golkar Tolak Revisi UU Pemilu

6 Maret 2021

Hasil Rapimnas, Golkar Tolak Revisi UU Pemilu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pilihan itu diambil untuk menjaga stabilitas politik.

Baca Selengkapnya