Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demo 2 Desember, Salat Jumat Tetap Digelar di Monas  

image-gnews
Kapolri Tito Karnavian bersama Ketua MUI Ma'aruf Amin dan Pembina GNPF Rieziq Shihab berjabat tangan bersama usai memberi keterangan pers di Kantor MUI, Proklamasi, Jakarta, 28 November 2016. Dalam keterangan pers ini, Kapolri dan GNPF serta MUI telah mencapai kesepakatan terkait pelaksanaan unjuk rasa Bela Islam III pada 2 Desember mendatang. ANTARA FOTO
Kapolri Tito Karnavian bersama Ketua MUI Ma'aruf Amin dan Pembina GNPF Rieziq Shihab berjabat tangan bersama usai memberi keterangan pers di Kantor MUI, Proklamasi, Jakarta, 28 November 2016. Dalam keterangan pers ini, Kapolri dan GNPF serta MUI telah mencapai kesepakatan terkait pelaksanaan unjuk rasa Bela Islam III pada 2 Desember mendatang. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNFP-MUI) memastikan tetap akan menggelar unjuk rasa bertajuk “Aksi Bela Islam III” yang akan diselenggarakan pada Jumat 2 Desember 2016. Namun lokasi unjuk rasa yang semula direncanakan di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, dialihkan ke lapangan Monas.

Ihwal perubahan lokasi unjuk rasa itu diputuskan setelah tercapai kesepakatan antara GNPF-MUI dengan Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, setelah beberapa kali dialog, kedua belah pihak sepakat unjuk rasa tidak dilakukan di Bundaran HI hingga jalan Sudirman-Thamrin.

"Kami sepakat Aksi Bela Islam III akan dilakukan di Masjid Istiqlal dan Lapangan Monas mulai pukul 08.00-13.00 WIB," kata Tito dalam konferensi pers, Senin, 28 November 2016. Hal ini, lanjut Tito, dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan hak masyarakat umum.

Tito melanjutkan, aksi yang berbentuk kegiatan zikir dan doa bersama tersebut akan diawasi oleh polisi dengan bantuan personel TNI, Satpol PP, dan sejumlah bantuan keamanan dari organisasi masyarakat. Kepolisian sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak lain terkait dengan teknis pelaksanaan aksi. Polisi akan membantu segala kelengkapan.

Baca Juga: Santer Isu Eksodus Warga Jakarta, Bagaimana Cara Meredamnya?

"Keselamatan warga datang itu yang utama. Kami akan bantu akomodir panggung, parkir, tempat wudhu, toilet, jalur arus masuk keluar, dan speaker," ujar Tito.

Kepolisian akan mengakomodir sejumlah logistik yang diperlukan untuk aksi, seperti air bersih, toilet umum, tempat wudhu, panggung, hingga pengeras suara. "Kami juga siapkan barak dengan kapasitas hingga 700 orang untuk menampung para peserta yang ingin beristirahat," kata Tito.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq mengatakan GNPF sudah mendeklarasikan bahwa fatwa MUI harus dilaksanakan. Karena itu, ujar Rizieq, Aksi Bela Islam III tetap dilaksanakan. Lewat aksi itu, massa menuntut penegak hukum menahan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjadi tersangka dugaan penistaan agama.

"Kami sudah datangi Kejaksaan Agung dan diterima semua pihak yang berkaitan (dengan penanganan kasus Ahok). Kami sampaikan harapan agar berkas itu secepatnya P-21 atau lengkap," ucap Rizieq.

Simak: Kapolri Tito Minta Buruh Tak Ikut Aksi 2 Desember

Kelengkapan berkas, menurut Rizieq, diperlukan agar kasus tersebut segera mendapat keputusan hukum, khususnya dari pengadilan. "Sebab, ini sudah heboh dan tak boleh ulur waktu. Harus ada keputusan. Kami minta kejaksaan lakukan penahanan," tutur Rizieq.

Rizieq menyebutkan peserta demo tak hanya diikuti warga Muslim, melainkan masyarakat berkeyakinan lain. "Karena itu, kami minta aparat menyediakan tempat agar mereka bisa ikut tanpa terganggu rasa keagamaannya. Nanti, ada tim terpadu (untuk menangani). Dalam hal teknis akan ada rapat sendiri," katanya. Rizieq menegaskan Aksi Bela Islam III ini akan dilakukan dengan super damai.

YOHANES PASKALIS | INGE KLARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

2 jam lalu

RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?
RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.


Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

6 jam lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi segera menuntaskan kasus TPPO berkedok ferienjob.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.


Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

1 hari lalu

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Angkat 13 Perwira Tinggi Polri dalam Upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, 9 Diantaranya Kepala BNN Daerah Maluku, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Jumat, 17 November 2023. Dokumen Polri.
Kapolri Naikkan Pangkat 11 Perwira Tinggi Polri, Kapolda Gorontalo Naik Bintang Dua

Pada 15 November lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menaikkan pangkat 13 Perwira Tinggi Polri yang bekerja di luar struktur Polri.


Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

Kemendikbudristek sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang diduga terlibat TPPO berkedok ferienjob.


Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

1 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bangka Belitung.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.


Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

2 hari lalu

Kakorlantas Polri Aan Suhanan (tengah) memperlihatkan knalpot bising sitaan di Mapolrestabes Bandung, Kamis, 11 Januari 2024. Polisi akan terus melakukan razia knalpot bising sampai 20 Januari 2024. TEMPO/Prima mulia
Antisipasi Arus Mudik Lebaran, Polri Bentuk Tim Urai Kemacetan di Polda Banten hingga Polda Jatim

Kakorlantas Polri memberikan 500 unit sepeda motor untuk mendukung sub satgas urai kemacetan pada saat arus mudik Lebaran 2024.


Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melonjak, Polri Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

2 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melonjak, Polri Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Polri mencatat jumlah korban meninggal akibat kecelakaan mencapai 54 orang, sedangkan korban luka berat sebanyak 70 orang.