TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara mengakui penyidik bekerja dengan biaya minim. Berdasarkan jumlah kejahatan sepanjang tahun 2005 sebanyak 217 ribu, idealnya dibutuhkan Rp 18 triliun. Sedangkan untuk menangani kejahatan trans nasional diperkirakan memerlukan Rp 160 juta per kasus. Kejahatan kelas berat perlu Rp 125 juta per kasus, kasus kelas sedang butuh Rp 60 juta dan kejahatan ringan Rp 10 juta. Sekarang kami masih menggunakan standar lama yang belum dipenuhi, ujar Makbul pada rapat dengan Komisi III DPR tadi malam.Surat keputusan Kepala Polri tahun 2004 menetapkan standar Rp 3,6 triliun setahun. Surat menganggarkan biaya penyidikan untuk kejahatan trans nasional hanya Rp 25 juta per kasus, kejahatan berat Rp 14 juta, kejahatan sedang Rp 9,3 juta dan kejahatan ringan hanya Rp 4,7 juta. Kasus yang dibiayai hanya kasus yang terungkap. Kalau indeks ini dipenuhi mungkin agak mendingan, jumlahnya Rp 3,6 triliun. Tapi kenyataan yang bisa didapatkan sekitar Rp 99 miliar, ujar Makbul. Padahal, makin sulit pembuktian makin tinggi biaya penyidikannya. Biaya penyelidikan seperti untuk jasa informan, dokumentasi, akomodasi, transportasi, telekomunikasi dan penyamaran juga cukup tinggi. Makbul mengakui lantaran biaya penyidikan yang kurang ini banyak anggotanya melakukan tindakan tidak terpuji. Bila penyidik ditindak keras sementara tidak ada biaya, maka tidak ada anggota yang akan bekerja. Beberapa anggota DPR mengaitkan masalah ini dengan kasus para petinggi polisi seperti Suyitno Landung, Irman Santoso dan Ismoko. Mereka diduga menerima uang suap untuk biaya penanganan kasus BNI dari para tersangka. Makbul menyatakan kasus Suyitno Landung dan petinggi lain itu cukup berpengaruh bagi instusi kepolisian. Kejadian ini membuat polisi lebih berhati-hati.Sementara itu anggota Komisi III Panda Nababan menolak bahwa kasus kurangnya anggaran membuat polisi berbuat tercela. Itu bukan karena kurangnya anggaran, tapi memang sudah mental, ujarnya.Ketika wartawan meminta penegasan bahwa penyebab kasus suap itu karena kurang anggaran, Makbul menjawab diplomatis. Saya tidak sampaikan itu, yang saya sampaikan ini kebutuhan anggaran kasus yang harus dibiayai. Justru ini saya sampaikan agar masalah ini bisa diselesaikan.ujar Makbul usai rapat. dian yuliastuti