TEMPO Interaktif, Jakarta: Deputi Eksekutif Transparency Internasional - Indonesia, Rizky Wibowo, mengatakan korupsi politik yang dilakukan oleh Soeharto semasa berkuasa selama 32 tahun memiliki magnitude yang besar terhadap Indonesia. Soeharto juga telah merampas demokrasi di Indonesia. Itu sebabnya, ia tak mengerti mengapa proses hukum penguasa Orde Baru itu dihentikan oleh Jaksa Agung.Berdasarkan Global Corruption Report pada 2004, Rizky melanjutkan, Soeharto menempati posisi pertama dalam kasus penggelapan uang. Soeharto dianggap menggelapkan uang sebesar US$ 15-35 miliar. Peringkat kedua ditempati oleh Ferdinand Marcos, bekas presiden Filipina, dengan penggelapan uang US$ 5 miliar. “Di peringkat bawahnya masih ada nama-nama politisi seperti Slobodan Milosevic, Alberto Fujimori, dan Joseph Estrada,” katanya setelah konferensi pers di kantornya, Mayapada Tower, Jakarta, kemarin.Kemarin, Jaksa Agung menghentikan proses penuntutan Soeharto dalam, perkara dugaan korupsi melalui tujuh yayasan. Menurut Ketua Tranparency International - Indonesia, Todung Mulya Lubis, Indonesia terjebak dalam kelambanan penegakan hukum karena hanya mengusut kasus korupsi tujuh yayasan Soeharto. “Untuk kasus di luar itu, seperti kasus kemanusiaan, Kejaksaan Agung tak pernah mengusutnya,” tuturnya.Fanny Febriana
Berita terkait
Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu
4 Oktober 2023
Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaMahfud MD: Kejaksaan dan Polri Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu
4 Oktober 2023
Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Agar negara tidak guncang.
Baca SelengkapnyaFadly Faisal Temani Rebecca Klopper, Mengingatkan Saat Bibi Ardiansyah Dampingi Vanessa Angel
8 Juni 2023
Saat menyatakan di depan pers, Fadly Faisal dampingi Rebecca Klopper, mengingatkan Bibi Ardainsyah dulu melakukan hal sama kepada Vanessa Angel.
Baca SelengkapnyaAG Tak Dapat Pendidikan Formal karena Kasus Mario Dandy, PKTA: Hak Pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum Kurang
11 Mei 2023
PKTA berkaca dari kasus AG yang kehilangan hal pendidikan karena terseret perkara penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy.
Baca SelengkapnyaTidak Hanya Oranye, Apa Perbedaan Warna Baju Tahanan? Ini Penjelasannya
11 Mei 2023
Perbedaan warna baju tahanan oranye, biru, garis hitam-putih, hijau, dan merah yang merujuk pada tingkat dakwaan, usia.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Dosen Hukum UGM Sebut Kasus Haris Azhar-Fatia Bukan Kasus Hukum
13 April 2023
Dosen Hukum UGM Herlambang P. Wirataraman menyatakan kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bukan merupakan kasus hukum. Berikut adalah alasannya.
Baca SelengkapnyaPakar Forensik Entomologi Sebut Serangga Bisa Jadi Alat Investigasi Kasus Kriminal
12 September 2022
Pakar Forensik Entomologi dari University of Florida Jason H. Byrd mengatakan serangga dapat memberikan informasi pengungkapan masalah hukum.
Baca SelengkapnyaPerlunya Perlindungan terhadap Anak yang Terlibat Kasus Hukum
24 Agustus 2022
Psikolog mengatakan anak yang terlibat kasus hukum perlu dilindungi karena secara psikologis masih rentan dan belum matang.
Baca SelengkapnyaKenali 4 Level Toxic People, Kehadirannya Bisa Menguras Emosional Orang Lain
27 Juli 2021
Toxic people dapat diartikan sebagai orang yang bisa menguras emosional orang lain di lingkungannya. Ini 4 ciri para pengganggu mental itu.
Baca SelengkapnyaKala Erick Thohir Tahu Ada 159 Kasus Hukum Terkait BUMN di Awal Jabatannya
2 Maret 2021
Erick Thohir menceritakan kala dirinya di awal jabatannya mendapat laporan ratusan kasus hukum terkait BUMN dan 53 pegawai pelat merah jadi tersangka.
Baca Selengkapnya
