Pemerintah Dituding Manipulasi Anggaran Pendidikan

Reporter

Editor

Rabu, 8 Februari 2006 16:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR, Masduki Baidlowi, mengatakan pemerintah telah memanipulasi laporan anggaran pendidikan 2006. Ia menunjuk pernyataan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Selasa (7/2), bahwa anggaran pendidikan Rp 125 triliun atau 19,3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006.Padahal, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, publik termasuk DPR hanya mengetahui anggaran pendidikan dalam APBN Rp 30 triliun. "Ini kebohongan publik,” kata Masduki dengan nada tinggi di sela-sela peresmian Gerai Media Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu (8/2).Menurut dia, penggelembungan angka dari Rp 30 menjadi Rp 125 triliun terjadi karena pemerintah menghitung dana pendidikan dari seluruh departemen, termasuk dana dari daerah dan dana anggaran umum dan khusus. Akibatnya, seolah dana untuk pendidikan sudah mendekati tuntutan konstitusi yakni 20 persen. "Perhitungan seperti itu melanggar undang-undang.”Namun, Bambang Sudibyo membantah. Ia berpendapat, penghitungan angka Rp 125 triliun sudah sesuai dengan konstitusi yakni memasukkan semua anggaran pendidikan termasuk dari seluruh departemen dan daerah. Adapun perhitungan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan 9,3 persen dari APBN 2006. "Itu ada hitungannya," tuturnya.Reza M

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

15 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

18 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

18 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

20 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya