Perbandingan visibilitas kokpit pada Helikopter tipe H225 Cougar/PT DI (kiri) dan AW101 Agusta Westland. Istimewa
TEMPO.CO, Jakarta - Helikopter baru Presiden Joko Widodo Agusta Westland AW 101 terus menjadi bahan pembicaraan. Helikopter ini ditengarai boros baik dari pengadaan, perawatan, maupun sisi pengoperasiannya, Jumat, 27 November 2015.
Harga AW 101 mencapai US$ 45 - 50 juta, lebih mahal dibanding harga helikopter EC-225 yang diperkirakan hanya sekitar $ 35-40 juta. Untuk biaya perawatan AW 101 membutuhkan sekitar US$ 2.029 per jam. Ini juga lebih mahal dibanding biaya perawatan helikopter EC-225.
Biaya perawatan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan Airbus Helicopter itu hanya US$ 1.246 per jam. Artinya perawatan AW 101 lebih mahal US$ 783 per jam dibanding EC-225.
Di sisi biaya operasional langsung EC-225 juga lebih murah dibandingkan dengan AW 101. Pada EC-225 biaya operasional langsung nya adalah US$ 3.002 per jam, sementara untuk AW 101 biayanya adalah US$ 4.037 per jam.
Secara rata-rata biaya perawatan dan operasional AW 101 lebih mahal 34,5 persen dari pada helikopter EC-225.
Pimpinan TNI AU beberapa waktu lalu mengumumkan untuk mengubah tipe helikopter VVIP menjadi Agusta Westland AW-101. Perubahan tipe helikopter VVIP TNI AU menjadi AW-101 juga didasari dengan persyaratan yang tidak jelas.
Padahal dari segi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 dan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang mekanisme imbal dagang dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri telah mewajibkan adanya kandungan lokal sedikitnya 35 persen dari nilai kontrak.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR TB Hasanuddin memprotes pembelian helikopter AW 101. Apalagi menurutnya, harga helikopter AW 101 itu terlalu mahal. “Satu unit AW 101 seharga US$ 55 juta itu diperkirakan sangat mahal,” kata Hasanuddin
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
