DPR: RUU Perbukuan dan RUU Kebudayaan Rampung Tahun Ini  

Reporter

Editor

Anton Septian

Kamis, 12 November 2015 08:51 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Teguh Juwarno, optimistis dapat menyelesaikan target program legislasi nasional (prolegnas) komisinya. Namun, ini bergantung juga pada pemerintah. "Melihat respons publik, kami harus realistis," kata Teguh dalam pesan tertulisnya, Jakarta, Rabu, 11 November 2015.

Dalam prolegnas prioritas tahun ini terdapat dua rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan Komisi X, yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Keduanya adalah RUU Perbukuan dan RUU Kebudayaan.

Teguh mengatakan RUU Perbukuan dapat segera selesai. Apalagi RUU ini merupakan inisiatif DPR sehingga lebih mudah diproses.

Tapi untuk RUU Kebudayaan, ia mengatakan prosesnya lebih alot. Pasalnya, RUU ini mengundang kontroversi. Misalnya, soal pelestarian kretek karena dianggap sebagai warisan budaya. Hal ini, menurut Teguh, menghambat proses pengesahan.

"Namun, kan tergantung pemerintah yang akan membahas bersama. Sering kali hal ini menjadi penghambat laju penyelesaian undang-undang," ujar dia.

Tahun ini ada 39 prolegnas prioritas dan enam prolegnas kumulatif. Jumlah ini baru kira-kira seperlima dari prolegnas selama 2015-2019. Total prolegnas yang ditargetkan DPR periode ini mencapai 159.

Menjelang akhir tahun, target ini tampaknya masih jauh dari harapan. Wakil Ketua Badan Legislatif Firman Soebagyo mengakui target prolegnas akan sulit dicapai tahun ini. Firman mengatakan kuncinya kini tergantung dari komisi masing-masing dalam memaksimalkan waktu yang tersisa untuk mengejar target prolegnas.

Dengan adanya masa reses, DPR baru akan aktif membahas kembali rancangan mulai pekan depan. DPR akan kembali reses pada Desember mendatang.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

14 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

16 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

17 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

19 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya