TEMPO.CO , Jakarta -Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak diberi gelar pahlawan nasional, Rabu, 11 November 2015. Menurut Masinton, gelar pahlawan layak diberikan bagi mereka yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, termasuk Gus Dur.

"Gus Dur konsisten dari sejak masa muda mengabdikan dirinya untuk perjuangan demokrasi di Indonesia, lalu penegakan hak asasi manusia, dan juga memperjuangkan tegaknya kebinekaan dan pluralisme," kata Masinton, Selasa, 10 November 2015.

SIMAK: Ketua MPR: Soeharto dan Gus Dur, Pantas Jadi Pahlawan Nasional

Lantas bagaimana dengan Soeharto? Menurut Masinton, masih kontroversial menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. Masinton menyebutkan, dari proses menunjukkan Soeharto menjadi kepala negara berlatar belakang polemik peristiwa G30S 1965. Peristiwa 1965 itu membawa serangkaian tragedi pembunuhan 1967. Pada masa itu, terjadi pelanggaran hak asasi manusia serta pembunuhan massal di berbagai daerah, yang sampai sekarang sejarah itu belum terkuak kebenarannya.

Menurut Masinton, periode kepemimpinan Soeharto dari 1965 sampai dengan 1998 tidak hanya diwarnai dengan pelanggaran HAM. Masa Orde Baru itu juga penuh dengan praktek KKN, yang diduga melibatkan Soeharto dan keluarganya terkait dengan Yayasan Supersemar.

Pada Agustus lalu, terdapat putusan atas peninjauan kembali (PK) dari Mahkamah Konstitusi tentang penyitaan aset dari Yayasan Supersemar yang dikelola keluarga Soeharto senilai Rp 4,4 triliun.

SIMAK: Pesan Jokowi di Hari Pahlawan: Perubahan Bukan Hanya di Jawa

"Nah, dari satu kasus aja belum dieksekusi. Lalu, apakah dengan pelurusan sejarah yang belum dilakukan? Lalu persoalan korupsi yang belum diusut," ujar anggota Komisi Hukum DPR ini.

Menurut Masinton, sangat jauh membandingkan kelayakan Gus Dur dan Soeharto untuk diberi gelar pahlawan. Karena dalam konteks sejarah Soeharto, masih banyak hal-hal yang perlu diklarifikasi. "Jadi kalau menyandingkan Gus Dur sama Soeharto itu sangat contrasting. Yang satu memperjuangkan demokrasi, yang satu menolak demokrasi. Yang satu memperjuangkan kemanusiaan, yang satu tidak. Jadi terhadap Gus Dur, kita mengapresiasi agar negara memberikan gelar pahlawan nasional. Kalau Soeharto, nanti dulu" ujar Masinton.

DESTRIANITA K.