Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan urgensi peraturan bela negara. Menurut dia, saat ini yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana mengatasi permasalahan ekonomi. "Sekarang yang jadi prioritas adalah masalah ekonomi. Kalau nanti ekonomi sudah normal, bolehlah dilaksanakan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2015.
Fadli Zon meminta pemerintah berfokus menangani berbagai persoalan saat ini. Menurut dia, peraturan wajib bela negara akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Padahal saat ini Indonesia tengah mengalami perlambatan ekonomi. Selain itu, ucap Fadli, bela negara yang diusung pemerintah tidak mempunyai konsep jelas. "Menangani asap saja belum beres, apa yang harus dibela," ujar Fadli.
Ketua DPR Setya Novanto mengaku belum ada pembahasan soal kebijakan tersebut, termasuk mengenai anggaran. Saat bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa kemarin, Setya mengaku tak ada pembahasan mengenai hal itu. "Saya yakin Pak Luhut belum berpikiran sampai sejauh itu tentang anggaran. Kalau ada, pasti sudah disampaikan kemarin," ujar Setya.
Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah berniat membuat program bela negara. Namun ia membantah bahwa program ini akan berbentuk seperti wajib militer di Korea Selatan dan Singapura. Luhut menegaskan, peraturan yang dibuat ini untuk memberikan kedisiplinan bagi anak muda.
Selain itu, program tersebut ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara. Namun, seperti apa bentuk kegiatannya, hingga saat ini masih belum ada kejelasan, baik dari segi konsep maupun pendanaan.
