Rahasia dari JK: 'Selfie' Bikin Menang dalam Pemilihan  

Reporter

Rabu, 23 September 2015 08:28 WIB

Wakil presiden Jusuf Kalla berbicara kepada wartawan setelah keluar dari RSCM, 10 September 2015. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan resep bagi calon kepala daerah agar menang di pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Resep yang diberikan Kalla mudah dan wajib diikuti oleh calon kepala daerah yang ingin menang pemilihan.


"Yaitu harus banyak foto selfie kalau masyarakat minta," kata Kalla, dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Partai NasDem jelang Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta Convention Center, Selasa, 22 September 2015. "Karena itu bisa memenangkan pilkada."

Menurut dia, seorang calon pemimpin harus bisa berkomunikasi yang baik dengan masyarakatnya. Dia mengibaratkan, satu jabat tangan seorang calon pemimpin dengan masyarakat bisa menghasilkan satu suara. Tapi, satu foto selfie dengan masyarakat akan meningkatkan perolehan suara hingga empat kali lipat.


Apalagi, kata dia, jika perbanyak foto selfienya itu dengan masyarakat saat kampanye. Dia meyakini calon kepala daerah akan memperoleh suara paling banyak apabila bisa berkomunikasi dengan rakyat secara baik.


Ada sebanyak 255 calon kepala daerah dari Partai NasDem diberikan pengarahan oleh Jusuf Kalla. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengklaim pemilihan kepala daerah serentak kali ini akan menjadi tonggak kemenangan bagi partainya. Dia juga mengultimatum kadernya dalam kampanye untuk tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.


REZA ADITYA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya