Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 10 April 2015. Setelah diperiksa selama 9 jam, Suryadharma Ali resmi ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Tempo/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini, Senin, 31 Agustus 2015. Begitu tiba dengan mengenakan rompi jingga khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, ia disambut sahabat dekatnya di Partai Persatuan Pembangunan, Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah. Mereka pun langsung berjabat tangan dan cium pipi.
Ketua Umum PPP Djan Faridz mengatakan kehadirannya untuk memberi dukungan moral kepada sang sahabat. "Beliau sebagai pengurus PPP yang kami yakini tidak bersalah. Kami merasa wajib memberi dukungan moral," ujarnya kepada wartawan di Pengadilan Tipikor.
Selain oleh rekan sesama politikus, Suryadharma didampingi oleh keluarganya. Lantai satu Pengadilan Tipikor penuh tidak hanya oleh simpatisan Suryadharma Ali (SDA), tapi juga oleh simpatisan OC Kaligis, yang juga menjalani sidang perdana hari ini. Uniknya, kedua terdakwa menggunakan jasa pengacara yang sama, yaitu Humphrey Djemat.
Suryadharma akan menjalani sidang dakwaan atas dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam hal penunjukan petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas Pendamping Amirul Hajj.
Selain itu, Suryadharma dituding menyalahgunakan Dana Operasional Menteri dan mengarahkan tim Penyewaan Perumahan Jemaah haji Indonesia menyewa penginapan yang tak sesuai dengan ketentuan. Selama menjadi menteri pada 2010-2014, politikus PPP itu juga dituding memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak sesuai dengan ketentuan.
Berdasarkan salinan dokumen yang didapat Tempo, penuntut umum mempersiapkan dakwaan berlapis untuk Suryadharma dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Dari aturan ini, Surya bisa dikenai ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.
