TEMPO.CO, Jayapura - Komisioner Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Anugrah Pata mengatakan, dalam pelaksanan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak yang dihelat pada 9 Desember mendatang akan muncul berbagai konflik di 11 kabupaten peserta pilkada tersebut.

“Kalau secara keseluruhan 11 Kabupaten di Provinsi Papua yang ikut pilkada serentak tahun ini ada dua kabupaten yang titik rawan konflik yang kami (Bawaslu Papua) sangat mengkhawatirkan,” kata Anugrah Pata di Kota Jayapura, Kamis, 27 Agsutus 2015.

Menurut dia, kabupaten yang berpotensi konflik adalah Yahukimo dan Nabire. Yahukimo berpotensi rawan konflik sebab pada pemilihan legislatif sebelumnya tidak berjalan maksimal.

“Masih ingat kemarin (saat pileg), pertama dari distribusi logistiknya. Kemudian juga masih banyak persoalan-persoalan di sana. Sebagian besar pengaduan dibawah ke Bawaslu Papua. Pilpres juga pelaksanaannya terlambat. Jadi, di Yahukimo ini potensi konflik berada di urutan tertinggi,” ujar Pata.

Selain itu, Kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 distrik yang jarak tempuhnya cukup jauh dengan medan yang sulit karena harus naik-turun gunung. “Distrik terbanyak di Papua juga di Indonesia,” katanya.

Adapun Kabupaten Nabire rawan konflik dalam pilkada serentak karena kabupaten itu merupakan pintu masuk beberapa kabupaten di wilayah pegunugan tengah Papua bagian barat.

“Nabire ini merupakan daerah transit dari beberapa kabupaten di wilayah gunung, seperti, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Timika, Puncak Jaya dan Puncak Papua. Yang kami khwatirkan itu bisa terjadi mobilisasi massa saat pencobosan. Itu dari peta yang ada pada kami,” tegasnya.

Maka dari itu, kata Pata, Bawaslu sangat berhati-hati terhadap dua kabupaten tersebut, termasuk Pegunungan Bintang karena distriknya ada 32 dan juga kabupaten ini berada di perbatasan dengan negara tetangga, yakni Papua Nugini. "Bisa-bisa warga sebelah (PNG) juga ikut gabung,” ujarnya.

Disinggung potensi konflik saat Pileg dan Pilres? Anugreh mengatakan, Pilkada malahan berpotensi konflik lebih tinggi. “Karena ini menyangkut dengan kepentingan di daerah langsung yang betul-betul untuk memegang kekuasaan di kabupaten nanti. Apalagi pelaksanaanya hanya satu kali putaran."

Ini artinya, Pata melanjutkan, para kandidatnya memainkan dengan segala cara untuk menang. Beda satu suara saja itu sudah pemenang. "Jadi, Pilkada ini potensi konflik sangat tinggi. Kalau Pileg kan individu-individu saja,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Panwaslukada Kabupaten Nabire, Yermias Degei yang dikonfirmasi Jubi, Jumat, 28 Agustus 2015 mengatakan, pihaknya tidak melakukan diskriminasi dalam melakukan pengawasan.

“Arah pengawasan kami itu jelas. Jadi, kami mengawasi sesuai implementasi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 dan implentasi PKPU nomor 1 sampai dengan 12. Dalam pengawasan itu kami patokan pada aturan,” kata Yermias Degei.

Yermias mengatakan,dulu hanya pengawas lapangan per kampung satu orang, tapi sekarang pihaknya menitipkan pengawas di tingkat TPS. “Yang langsung dia mengawasi di tingkat TPS. Jadi, soal yang menyangkut mobilisasi massa, pencoblosan ganda menggunakan surat suara dari orang dan segalanya itu akan dijaga dan diperiksa oleh pengaws di TPS. Dan, kami sudah koordinasi dengan KPUD dan Polres,” jelas Degei.

Mengenai Panwaskukada Kabupaten Nabire pernah diundang Polres setempat untuk memberikan materi pengawasan di lapangan., Degei berujar: “Terus, kami sepakati bahwa tidak ada orang-orang yang menggunakan hak suara dari orang lain. Kalau tidak mendapatkan undangan pasti ada KTP. Itu semua kami perketat. Jadi, kami punya petugas di TPS itu tugas lainnya untuk mengawasi hal-hal itu."

Dari awal, ujarnya, Panwaskukada Kabupaten Nabire sudah berkomitmen, pengawasan dilakukan secara partisipatif. "Kami mau setiap orang itu ikut mengawasi dan memberikan laporan agar benar-benar pikada ini terlaksana dengan berkualitas dan tanpa masalah,” kata Degei.

TABLOIDJUBI.COM