TEMPO.CO, Makassar - Menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 tahun, Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Wirabuana menggelar seminar kebangsaan di Balai Prajurit M Yusuf, Makassar, Jumat, 14 Agustus. Seminar kebangsaan itu dihadiri oleh perwakilan seluruh elemen di lingkup Sulawesi Selatan, antara lain kepolisian, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, mahasiswa dan pelajar.

Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayor Jenderal TNI Bachtiar, mengatakan seminar kebangsaan itu dilaksanakan serentak di semua daerah. Kegiatan itu diharapkan mampu menguatkan wawasan kebangsaan setiap warga dan menemukan solusi atas pelbagai permasalahan bangsa. Terlebih, Indonesia tengah dirundung banyak masalah yang mendesak untuk dicarikan jalan keluar.

Bachtiar menerangkan beberapa permasalahan yang merundung negara ini, antara lain kian lemahnya nilai mata uang rupiah, maraknya korupsi, dan ancaman terorisme. Di samping itu, maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, potensi konflik antar-umat beragama dan kejahatan konvensional, seperti begal dan permasalahan lain juga tak menjadi perhatian untuk dituntaskan

Tak berhenti sampai di situ, Bachtiar menuturkan fenomena lain yang menjadi persoalan yang harus diwaspadai, yakni proxy war. Hal itu adalah sebuah konfrontasi antara kekuatan besar yang disinyalir merupakan rekayasa dari pihak maupun negara luar. "Kondisi riil sekarang, kita rapuh. Karenanya, menjelang proklamasi kemerdekaan, mesti tingkatkan permasalahan bangsa," katanya, Jumat, 14 Agustus.

Banyak permasalahan bangsa, Bachtiar menyebut dapat diselesaikan dengan merevitalisasi pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan. Di antaranya, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Hal itu bisa diperoleh melalui pendidikan formal dan informal. Bachtiar mendorong agar semua instansi terkait, seperti Kementerian Pendidikan memasukkannya dalam kurikulum mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat, Brigadir Jenderal Ike Edwin, mengatakan wawasan dan pilar kebangsaan akan terus hidup sepanjang masyarakat tetap berpegang pada kearifan lokal. "Tak ada Pancasila bila tidak ada kearifan lokal. Itu sangat penting dan jangan malah ditinggalkan karena itulah pemersatu" tuturnya.

Edwin menerangkan Kepolisian senantiasa mengedepankan kearifian lokal dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Musababnya, dari situlah bisa dibuat program untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Dengan begitu segala persoalan dapat tuntas dan akhirnya dapat menuju Indonesia Emas pada 2045.

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Syamsu Alam, mengatakan pelbagai permasalahan bangsa akan terus terjadi dari masa ke masa. Itu merupakan ancaman dan tantangan untuk ditaklukkan. "Tinggal bagaimana menciptakan strategi untuk dapat terus maju ke depan," ucap dia.

Soal wawasan dan pilar kebangsaan, Syamsu mengatakan mesti digaungkan lagi secara intensif dan berkelanjutan. Ia mencontohkan sosialisasi Pancasila yang dinilainya semakin berkurang dalam pendidikan, baik di bangku sekolah maupun bangku perkuliahan. "Itu harus dilakukan secara continue karena generasi terus lahir," ujarnya.

TRI YARI KURNIAWAN