Duel Petahana di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat

Reporter

Editor

Erwin prima

Rabu, 29 Juli 2015 14:45 WIB

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kanan) melantik Bupati Pesisir Selatan terpilih dan wakilnya Nasrul Abid (kiri) dan Editiawarman. ANTARA/Maril Gafur

TEMPO.CO, Padang - Dua wajah lama bersaing di pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun ini. Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim dipastikan berduel setelah Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat menutup pendaftaran pada Selasa, 28 Juli 2015 pukul 16.00 WIB.

Irwan memilih berpasangan dengan Nasrul Abit yang telah dua periode menjabat Bupati Pesisir Selatan. Mereka telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat pada Senin, 27 Juli 2015. (Lihat Video Pilkada Serentak 2015 Sepi Peminat)

Pada periode ini Irwan hanya diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Mereka mendapatkan 13 kursi dari DPRD Sumatera Barat.

Sementara Muslim Kasim yang ingin naik kelas sebagai Gubernur Sumatera Barat menggandeng Fauzi Bahar, mantan Wali Kota Padang dua periode. Pendaftaran mereka juga telah diterima KPU Sumatera Barat pada Selasa, 28 Juli 2015.

Muslim diusung empat partai, yaitu Nasdem, PDI Perjuangan, PAN, dan Hanura. Mereka mendapatkan 23 kursi. Pasangan ini juga didukung lima partai lainnya, yaitu Partai Golkar, Demokrat, PKB, PPP dan PBB.

Ketua KPU Sumatera Barat Amanasmen mengatakan dari pemeriksaan awal kedua pasangan memenuhi persyaraan pencalonan. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan verifikasi seluruh berkas pencalonan hingga 3 Agustus 2015. Jika masih ada kekurangan tentang keabsahan dan kelengkapan, akan diperbaiki pasangan calon hingga 7 Agustus 2015.

Pasangan calon ini akan ditetapkan pada 24 Agustus 2015. "Lalu dilanjutkan dengan pengundian nomor urut dan kampanye," ujarnya.

ANDRI EL FARUQI



Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya