Geledah Kantor Bupati Barru, Ini yang Disita Tim Bareskrim

Reporter

Selasa, 28 Juli 2015 22:08 WIB

(dari kiri) Bupati Barru Idrus Syukur, Menhub EE Mangidaan, Menko perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, saat penekanan tombol Ground breaking (peletakan batu pertama) pembangunan rel kereta api, di Siawung, Barru, Sulsel, 12 agustus 2014. Pembangunan rel kereta diawali dari Barru ke Pangkep, sepanjang 34 kilometer. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengeledah Kantor Bupati Barru di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 Juli 2015. Dalam penggeledahan yang berlangsung tertutup itu, penyidik Bareskrim berhasil menyita belasan dokumen yang berkaitan dengan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Bupati Barru, Idris Syukur.

Penggeledahan di kantor pemerintahan, khususnya di ruang kerja orang nomor satu di Kabupaten Barru itu dimulai menjelang sore sampai magrib. "Kegiatan di Kantor Bupati Barru sudah selesai. Hasilnya kami menyita 19 item dokumen," kata Kepala Unit V Subdit II Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Ajun Komisaris Besar Syamsubair, Selasa, 28 Juli.

Usai melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Barru, tim Bareskrim melanjutkan kegiatannya ke rumah dinas Bupati Barru. Di lokasi itu, tim Bareskrim masih melakukan penggeledahan. Kepolisian masih mencari dokumen atau berkas yang berkaitan dengan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Idris. "Iya (penggeledahan) lanjut ke rumah dinas," ucap dia.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Victor E Simanjuntak, membenarkan ihwal penggeledahan di kantor dan rumah dinas Bupati Barru. Sampai sore tadi, Victor mengaku masih menunggu hasil penggeledahan yang dilakukan anggotanya. "Itu berkaitan kasus pemerasan yang kami tangani," ujar dia singkat.

Kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Idris disinyalir berkaitan izin usaha ekspolrasi pertambangan dari salah satu perusahaan besar di Sulawesi Selatan dan Indonesia pada 2012. Dalam kasus itu, Bareskrim telah menyita sebuah kendaraan milik Idris yakni mobil Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam. Mobil itu diduga diperoleh dengan cara memeras pengusaha untuk memuluskan izin usahanya.

Saat ini, mobil mewah itu dititipkan di Markas Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar. Kendaraan itu disita penyidik dari salah satu rumah kerabat Idris di Jalan Hertasning, Kamis, 23 Juli, sekitar pukul 10.00 Wita. Kepolisian tidak menampik kemungkinan adanya penyitaan kendaraan lain yang diduga terkait kejahatan Idris.

Selain kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dalam perizinan usaha pertambangan, Idris juga dibidik Bareskrim dalam sederet kasus lainnya. Di antaranya, kasus pemerasan atau gratifikasi terhadap pengusaha di Pelabuhan Garongkong serta kasus dana pembangunan rumah toko dan pasar di Kabupaten Barru.

Pengacara Idris, Andi Syafrani, belum berhasil dikonfirmasi. Berulangkali dihubungi Tempo, Syafrani tidak juga mengangkat teleponnya. Pesan singkat yang dilayangkan Tempo juga belum direspon. Sebelumnya, Syafrani mengaku kliennya dijerat kasus pemerasan dan pencucian uang, tapi tidak merincinya terkait proyek yang mana. Musababnya, pihaknya menunggu informasi resmi dari Bareskrim.

Syafrani mengatakan pihaknya segera mengambil sikap setelah kliennya diperiksa dan mengetahui posisi kasusnya. "Terkait langkah penyidik untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus lain itu adalah hak penyidik. Yang jelas pak bupati akan melakukan langkah-langkah hukum setelah mengetahui posisi kasusnya dan menyampaikan keterangan ke penyidik," ujar dia.

TRI YARI KURNIAWAN

Berita terkait

Dinyatakan Korupsi, Bupati Mesuji Divonis 8 Tahun Penjara

5 September 2019

Dinyatakan Korupsi, Bupati Mesuji Divonis 8 Tahun Penjara

Putusan itu sama sekali tidak turun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Selengkapnya

Menteri Tjahjo Tanggapi Penangkapan Dua Bupati oleh KPK

5 September 2019

Menteri Tjahjo Tanggapi Penangkapan Dua Bupati oleh KPK

Kepala daerah seharusnya mengetahui semua regulasi, mana yang melanggar dan yang tidak, supaya tidak lagi terjaring KPK.

Baca Selengkapnya

Seusai Penuhi Panggilan KPK, Utut Irit Bicara

18 September 2018

Seusai Penuhi Panggilan KPK, Utut Irit Bicara

Utut mengaku ditanya prihal kaitan dirinya dengan Tasdi, Bupati Purbalingga (nonaktif).

Baca Selengkapnya

Jika Ditahan Polisi, Nur Mahmudi Ismail Ancam Ajukan Praperadilan

12 September 2018

Jika Ditahan Polisi, Nur Mahmudi Ismail Ancam Ajukan Praperadilan

Polres Depok akan memeriksa Nur Mahmudi Ismail, mantan Wali Kota Depok, dalam kasus pelebaran Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Gubernur Banten Bersih-bersih dari Debu Korupsi yang Tebal

4 September 2018

Gubernur Banten Bersih-bersih dari Debu Korupsi yang Tebal

Gubernur Banten Wahidin Halim berjanji lakukan pemberantasan korupsi dan perombakan pejabat melalui seleksi dan lelang jabatan.

Baca Selengkapnya

Nur Mahmudi Ismail Jadi Tersangka, Kawan-kawannya Berkumpul

29 Agustus 2018

Nur Mahmudi Ismail Jadi Tersangka, Kawan-kawannya Berkumpul

Polisi menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail jadi tersangka korupsi pembangunan jalan.

Baca Selengkapnya

Korupsi Bupati Hulu Sungai Tengah, 25 Mobil Mewah Diangkut Kapal

17 Maret 2018

Korupsi Bupati Hulu Sungai Tengah, 25 Mobil Mewah Diangkut Kapal

KPK membawa 25 mobil mewah hasil korupsi Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief dengan kapal.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah 5 Lokasi Kasus Korupsi Wali Kota Kendari dan Ayahnya

3 Maret 2018

KPK Geledah 5 Lokasi Kasus Korupsi Wali Kota Kendari dan Ayahnya

Kasus korupsi Wali Kota Kendari Adriatma yang disidik KPK melibatkan ayahnya yang menjadi calon gubernur.

Baca Selengkapnya

Bupati Rita Widyasari Dijerat Pencucian Uang, KPK Sita Aset

16 Januari 2018

Bupati Rita Widyasari Dijerat Pencucian Uang, KPK Sita Aset

Laode mengatakan penyidik KPK telah menyita beberapa aset yang diduga hasil pencucian uang.

Baca Selengkapnya

Berikut 8 Bupati dan Wali Kota yang Terjerat Korupsi pada 2017

1 Januari 2018

Berikut 8 Bupati dan Wali Kota yang Terjerat Korupsi pada 2017

Dalam laporan kinerja akhir 2017, KPK mencatat 12 perkara korupsi yang melibatkan bupati, wali kota dan wakilnya dalam berbagai perkara.

Baca Selengkapnya