Hidayat Nur Wahid: Banyak Bendera Israel di Tolikara

Reporter

Kamis, 23 Juli 2015 17:42 WIB

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -- Tuduhan campur tangan asing dalam kerusuhan yang terjadi di Tolikara 17 Januari lalu kembali terlontar. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyampaikan temuan tim Komite Umat untuk Tolikara kepada wartawan di Jakarta, Kamis 23 Juli 2015.

Menurut Hidayat yang juga anggota Dewan Syuro Komat, ditemukan gambaran bendera Israel di beberapa rumah di Tolikara. Juga di tempat-tempat yang mudah dilihat warga Tolikara. "Kenapa ada bendera bangsa Israel di Papua? Ini sangat layak dipertanyakan," kata Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR ini.

Hidayat mengatakan, fakta ini ditemukan tim Komat yang sudah terjun ke Tolikara Papua, sejak Selasa lalu. Gambaran bendera Israel itu menjadi aneh, karena selama ini Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. " Bahkan di Jakarta pun kita menemui bendera ini. Ada apa dengan hal tersebut," kata Hidayat.

Baca juga:
Saat Rusuh Tolikara, Hanya 42 Aparat yang Berjaga
Kisruh Tolikara Ada Campur Tangan Asing?

Menurut Hidayat, permasalahan di Papua sangat rentan untuk menjadikan kepentingan bagi pihak asing mengeluarkan Papua dari NKRI. Soalnya di Papua jarang terjadi konflik antaragama, sekalipun ada hanya antarsuku. Karena itu, Hidayata mencurigai, konflik sengaja diciptakan agar situasi Papua memburuk.

Jika memburuk pemerintah Indonesia bakal dianggap lalai atau tidak mampu menjaga stabilitas keamanan di Papua. Di sinilah peran asing nantinya akan mengambil alih tanah Papua yang banyak sumber daya alamnya.

Ada pihak asing yang berusaha mengganggu kerukunan hidup beragama di Papua. Salah satunya dengan menciptakan konflik antara umat Kristen dan Islam di Kabupaten Tolikara. "Permasalahan di Papua memang sangat rentan dijadikan sarana pihak-pihak asing mengeluarkan Papua dari Indonesia," ujarnya.

Indikasi yang Hidayat percaya adalah ekspos di media sosial yang seolah-olah menimpakan semua kesalahan terhadap aparat setempat. Menurutnya faktor ini mudah sekali dimanfaatkan untuk memicu gerakan yang mengancam keutuhan negara.

Baca juga:
Biasa Pakai Pertamax Beralih ke Pertalite, Ini Akibatnya
KPK Panggil Pengacara Cantik Anak Buah OC Kaligis
Eksklusif :Pengakuan Anak Buah OC Kaligis Soal Gatot dan Evi

Pada hari sebelumnya, Kepala BIN Sutiyoso sempat mengutarakan hal senada terkait keterlibatan pihak asing dalam penyerangan Tolikara ini. Meski begitu baik Sutiyoso dan Hidayat menggarisbawahi dugaan itu masih tahap kemungkinan. Pesan utama Komat untuk Kolitara pun mendorong pemerintah memulihkan kembali perdamaian dan toleransi di Papua.

Komat sendiri ialah komite yang terbentuk atas inisiatif beberapa tokoh lintas agama atas penyerangan umat muslim yang menyelenggarakan salat Id. Dalam laporan tim pencari faktanya, Komat menyatakan ada sekitar 500 orang.

BINTORO AGUNG S.

Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

42 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

50 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

50 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

57 hari lalu

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

58 hari lalu

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

2 Maret 2024

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

1 Maret 2024

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

8 Desember 2023

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

RUU DKJ menyebutkan bahwa Gubernur ditunjuk Presiden tal melalui Pilkada seperti biasanya. Tito Karnavian hingga Anies Baswedan menolak.

Baca Selengkapnya