TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana optimistis kasus korupsi pembayaran elektronik dalam pengurusan paspor di keimigrasian yang membelitnya akan dihentikan.
Menurut dia, kebijakan pengubahan sistem pembayaran dari sebelumnya manual menjadi elektronik adalah sebuah inovasi, bukan perkara korupsi. “Saya optimistis kasus saya ini akan dihentikan,” kata Denny setelah menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Republik Indonesia, Rabu, 1 Juli 2015.
Hari ini, Denny menjalani pemeriksaan di Bareskrim untuk kelima kalinya. Dia mengatakan, dalam pemeriksaan, penyidik hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, dalam jawabannya, ia berkali-kali menekankan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah sebuah inovasi dalam pelayanan publik.
“Saya tegaskan kepada penyidik, program ini untuk memperkuat pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Denny, sebelum adanya sistem elektronik, proses pembuatan paspor memakan waktu lama. Proses yang lama itu juga menyuburkan praktek pungutan liar. Berkat program yang dicetuskannya, proses pembuatan paspor bisa lebih cepat dan dilakukan melalui media daring.
“Semua rangkaian pemeriksaan kami tegaskan, yang kami lakukan di Kemenkumham bukan korupsi,” tuturnya. “Dari awalnya manual, antre di loket, lama, mengundang pungli; menjadi di bank dengan elektronik.”
MITRA TARIGAN
Berita terkait
Pertamina dan Polri Bekerjasama Mengamankan Objek Vital Nasional
6 jam lalu
Pertamina dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani perjanjian kerjasama pengamanan objek vital nasional.
Baca SelengkapnyaPolri Ungkap 115 Kasus Judi Online dalam Dua Pekan Terakhir, Tangkap 142 Tersangka
12 jam lalu
Polri juga mengajukan permintaan pemblokiran 2.862 situs judi online ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Baca SelengkapnyaPolri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online
19 jam lalu
Polisi telah menangkap 142 tersangka dari 115 kasus judi online dalam rentang pada periode 23 April hingga 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaMabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan
20 jam lalu
Pengamat kepolian mengatakan alat sadap tidak termasuk teknologi alutsista sehingga pengadaanya harus transparan dan terbuka ke publik.
Baca SelengkapnyaPolri: 75 Motor dan 50 Mobil Listrik Ikut Kawal VVIP di World Water Forum Bali
1 hari lalu
Polri menyatakan kendaraan listrik untuk pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 telah siap digunakan.
Baca SelengkapnyaBareskrim Ungkap Kasus Manipulasi Data Gunakan Email Palsu yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar
1 hari lalu
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus manipulasi data menggunakan email palsu dan memanfaatkan informasi data untuk menipu.
Baca SelengkapnyaTak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?
1 hari lalu
Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?
Baca SelengkapnyaPolri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023
1 hari lalu
Polisi juga telah menangani 10 kasus narkoba menonjol sejak 14 Maret hingga 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM
1 hari lalu
Eks Menteri ESDM, Arcandra Tahar tersangkut soal kewarganegaraan ganda hingga dicopot dari jabatan. Kkemudian diangkat Jokowi lagi jadi wakil menteri.
Baca SelengkapnyaAncaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba
1 hari lalu
Polri bakal langsung memecat anggota kepolisian yang terbukti mengkonsumsi narkoba.
Baca Selengkapnya