Jokowi (tengah), didampingi menteri PU dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basuki Hadimuljono (kanan), saat peresmian pengoperasian jalan tol Gempol-Pandaan, di Pandaan, Jawa Timur, 12 Juni 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Indobarometer, M. Qodari, mengatakan ada enam variabel yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah reshuffle kabinet perlu dan bisa dilakukan atau tidak.
Variabel pertama adalah apakah menterinya sudah selesai melakukan penataan kelembagaan. "Kalau belum, siap-siap diganti,"ujar Qodari dalam diskusi reshuffle kabinet di Warung Daun, Cikni, Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2015.
Sebagaimana diketahui, penataan kelembagaan sempat menjadi isu panas. Presiden Jokowi pun sempat menyinggung hal itu dan menegur kementerian yang bersangkutan. Menurut Jokowi, penataan kelembagaan yang belum usai berpengaruh langsung ke efektivitas kerja dan penyerapan anggaran.
Variabel kedua, menurut Qodari, adalah pencapaian target jangka pendek yang ditetapkan pemerintah pusat. Apabila target terpenuhi, ia yakin menteri terkait tak akan di-reshuffle.
Variabel ketiga dan keempat adalah komunikasi dengan rakyat dan presiden. Apabila menteri terkait berhasil menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan komunikasi dengan rakyat, maka kecil reshuffle terjadi.
"Variabel ketiga dan keempat ini subjektif sekali. Hanya Jokowi yang tahu dan bisa menilainya sendiri," ujar Qodari.
Lebih lanjut, variabel kelima dan keenam adalah dukungan partai serta bentuk dari kabinet yang diinginkan. Apabila dukungan partai sedikit, maka bisa saja proses reshuffle sulit dilakukan.
"Bentuk kabinetnya juga menentukan Presiden menginginkan konstelasi yang seperti apa. Hal itu akan mempengaruhi pertimbangan dalam melakukan reshuffle," ujar Qodari. Terakhir, Qodari mengaku yakin reshuffle akan terjadi cepat atau lambat.
"Apakah dalam hitungan sembilan bulan setelah menteri diangkat yang berarti Agustus atau setahun yang berarti Oktober," ujar Qodari.
