TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menjadi motor koalisi partai penyokong pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, meminta jatah tambahan menteri. Permintaan ini muncul di tengah upaya Jokowi mengevaluasi kinerja menterinya yang disebut-sebut bakal berujung pada perombakan kabinet.

“Pak Jokowi harus membuka ruang lebih kepada PDIP ketika nanti melakukan perombakan. Kalau ditanya jumlah, ya, lima merupakan jumlah yang tepat,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Achmad Basarah ketika ditemui setelah berbuka puasa di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan di rumah dinasnya, di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta, Senin malam, 22 Juni 2015.

Saat ini PDIP mendapatkan empat jatah kursi menteri di kabinet. Kursi menteri itu antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diisi Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri yang diisi Tjahjo Kumolo.

Presiden Joko Widodo sendiri mengaku masih mengevaluasi kinerja setiap menterinya. Menurut dia, wajar jika penilaian terhadap kinerja menteri belum selesai dilakukan. Mengenai kapan perombakan akan dilakukan, Jokowi juga masih enggan menyebut waktunya. “Pokoknya, kan, selalu saya evaluasi, nanti pasti disampaikan kalau sudah selesai,” ujarnya, Senin, 22 Juni 2015.

Seorang petinggi Istana mengatakan, selain mempertimbangkan masalah kinerja, Jokowi masih menghitung risiko politik ketika ada menteri yang berasal dari partai harus diganti atau digeser. Namun, kata orang dekat Jokowi itu, ia sudah memiliki catatan khusus bagi beberapa menteri.

Untuk sektor ekonomi, Jokowi kemungkinan besar akan mengganti Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Gobel dinilai kurang menguasai isu perdagangan. Selain Menteri Perdagangan, Jokowi tidak puas atas kinerja Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Sofyan dinilai kurang bisa mendukung Presiden dalam hal ekonomi makro. “Padahal Presiden butuh back-up dari seorang menteri koordinator yang mengerti hal makro karena Presiden lebih mengerti hal yang mikro dan teknis,” tuturnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kata petinggi Istana ini, juga dicatat karena kurang memiliki komunikasi politik yang baik dengan DPR. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, ujar sumber ini, juga merupakan menteri yang diberikan ponten merah oleh Jokowi karena memiliki komunikasi publik yang buruk.

Sofyan Djalil menyerahkan kemungkinan perombakan kabinet kepada Jokowi. Ia mengaku siap dicopot atau digeser oleh Presiden. “Kalau saya tidak populer dan di-reshuffle, ya, tidak masalah,” ucapnya di Istana, Senin, 22 Juni 2015. Adapun Rachmat Gobel menolak berkomentar soal kemungkinan perombakan.

REZA ADITYA | FAIZ NASHRILLAH