Tolak Usul Dana Aspirasi, NasDem dan Hanura Siap Walk Out  

Reporter

Selasa, 23 Juni 2015 11:05 WIB

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Ketua DPR Setya Novanto (ketiga kiri) dan perwakilan delegasi negara peserta konferensi berfoto bersama seusai pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 April 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai NasDem tetap pada pendiriannya menolak usul Program Pembangunan Daerah Pemilihan (U2PDP) atau dana aspirasi. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan fraksinya siap walk out dalam paripurna hari ini bila pendapatnya tidak didengar.

"Pasti ada interupsi dari kami. Bahkan kami siap walk out karena ini hal prinsip," kata Johnny saat dihubungi, Selasa, 23 Juni 2015.

Menurut Johnny, program dana aspirasi disiapkan secara terburu-buru oleh DPR. Karena itu, ia tak yakin bila usul program akan sinkron dengan Musyawarah Rencana Pembangunan yang disusun pemerintah. "Jadi, kalau nanti ini dipaksakan masuk APBN 2016, kami tolak."

Fraksi Partai Hanura merencanakan hal sama. Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan akan menyuarakan penolakannya dalam paripurna. Bila tidak didengar, fraksinya siap walk out. "Menolak dana aspirasi sudah keputusan kami. Program ini lebih banyak mudaratnya," ujar Nurdin.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kecewa dengan sikap fraksi-fraksi yang kemudian berbelok arah menolak dana aspirasi. Menurut dia, dalam paripurna pada 17 Februari lalu, semua fraksi sudah sepakat menyetujui program ini.

"Nanti akan kami bantu luruskan lagi," tutur Taufik. "Dana aspirasi tidak menyangkut anggaran dan keuangan, tapi hanya usul anggota Dewan."

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

9 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

12 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

13 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

15 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya