Kapolda Metro Baru Janji Sikat Preman

Reporter

Jumat, 12 Juni 2015 14:48 WIB

Irjen Tito Karnavian bersalam komando dengan irjen Unggung Cahyono usai mengikuti pelantikan perwira tinggi dijajaran kepolisian di Mabes Polri, Jakarta, 12 JUni 2015. Irjen Tito Karnavian kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Unggung Cahyono yang dimutasi menjadi Asisten Operasi Kapolri. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian berjanji menciptakan rasa aman dan tertib selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Dia juga sudah menyiapkan Operasi Ketupat sebagai langkah persiapan arus mudik maupun menjaga rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mudik.

"Kami akan operasi-operasi conditioning. Premanisme, copet, nanti kan ramai ya. Saya akan gebrak untuk lakukan operasi-operasi," kata Tito, usai pelantikan di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2015.

Dalam Operasi Ketupat nanti, Tito akan menyiapkan personelnya di tempat-tempat ramai, seperti terminal, pelabuhan, bandara, tempat hiburan, dan titik-titik lain. Namun dia belum bisa memastikan jumlah personel yang diterjunkan untuk pengamanan khusus itu. "Yang jelas kami akan evaluasi sesuai kebutuhan," ujarnya.

Tito mengklaim sudah mempunyai pengalaman yang mumpuni untuk bertugas di Ibu Kota. Dia sudah 18 tahun bertugas sebagai reserse di Polda Metro Jaya. Karena itu, Tito cukup paham peta-peta kriminalitas dan premanisme. "Saya paham cukup banyak taktik-taktik untuk diperbaiki. Yang jelas, saya akan melakukan tindakan tegas kepada mereka," kata Tito.

Tindakan tegas itu, menurut dia, bukan langsung menembak mati preman atau pelaku kriminalitas. "Tapi terukur, ada bukti, ajukan ke pengadilan untuk efek jera," ujar Tito.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

2 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

2 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

2 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

2 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

2 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

15 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

17 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

29 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

29 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

30 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya