TEMPO.CO, Manggar - Bupati Belitung Timur Basuri Tjahaja Purnama mengutarakan niatnya kembali maju sebagai calon Bupati Belitung Timur periode 2015-2020. Namun dia menyatakan belum akan menggunakan kendaraan politik Partai Golongan Karya hingga ada putusan jelas tentang kepengurusan Golkar yang sah.
"Tahun 2010, saya memang diusung Golkar sebagai calon bupati. Namun tahun ini sepertinya belum tahu, karena masih ada konflik kepengurusan di DPP. Kalau sudah jelas dan ada persetujuan DPP dalam waktu dekat, baru saya maju dari Golkar," ujar Basuri kepada Tempo, Selasa, 26 Mei 2015.
Adik kandung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu pun mengaku sudah mengambil langkah politik dengan mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai NasDem.
"Sejauh ini, baru NasDem yang sudah positif mendukung saya. Sedang yang lain masih menunggu. Kalau dukungan cukup, tanpa Golkar pun bisa," ucapnya.
Basuri pesimistis bisa maju sebagai calon yang diusung Golkar, mengingat Ketua DPD I Golkar Bangka Belitung Hidayat Arsani sudah menyatakan tidak akan mendukung calon yang bergabung dengan Golkar kubu Agung Laksono. Basuri adalah kader Golkar yang bergabung dengan kubu Agung.
"Kalau saya tidak didukung Golkar, berarti Pak Hidayat Arsani lupa sejarah. Kan, saya juga yang dukung beliau sewaktu mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I Golkar Bangka Belitung," tutur Basuri.
Tak mau ambil pusing dengan Golkar, Basuri menuturkan sudah menginventaris nama-nama yang akan menjadi wakilnya. Dengan tegas, dia mengatakan akan memilih politikus sebagai pasangannya.
"Kalau dari birokrasi, mungkin tidak. Kasihan nanti akan berhenti jadi PNS. Kemungkinan besar politisi, tapi tidak sembarangan. Yang utama, visi-misi harus sejalan dengan saya dalam memajukan Kabupaten Belitung Timur," ujarnya.
SERVIO MARANDA
Berita terkait
Adik Ahok Dukung Komunitas Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019
5 November 2018
Adik Ahok merasa yakin Jokowi harus didukung untuk meneruskan apa yang sudah dijalankan.
Baca SelengkapnyaDana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca Selengkapnya