Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi unjuk rasa terkait putusan praperadilan atas status tersangka Budi Gunawan oleh pengadilan Negeri Jakarta selatan di depan stasiun Kota Malang, Jawa Timur, 16 Februari 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO , Jakarta: Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, menyatakan tak mempersoalkan jika Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Kepolisian RI memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Wakil Kepala Polri. Sebelumnya, Budi sempat dicalonkan menjadi Kepala Polri
Menurut Junimart, Wakil Kepala Polri merupakan sebuah jabatan yang mengemban tugas menangani segala persoalan di internal Korps Bhayangkara. "Kalau Budi Gunawan dipilih secara aklamasi, tentu kami harus mengapresiasi Wanjakti," kata Junimart kepada Tempo, Senin, 20 April 2015.
"Kalau mereka memilih Budi, tentu mereka tahu siapa yang mampu melakukan pembenahan ke dalam," ujarnya. Ia menyatakan tak mempersoalkan polemik status hukum yang pernah menjerat Budi. Status hukum Budi sudah jelas dengan adanya putusan praperadilan dan bukan persoalan jika diangkat menjadi Wakil Kepala Polri.
Pertemuan informal Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi polisi pada Jumat lalu dikabarkan menyepakati Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri. Dewan Jabatan dipimpin oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan beranggotakan sejumlah perwira tinggi Korps Bhayangkara.
Junimart mengaku belum mendengar kabar pemilihan Budi menjadi Wakil Kepala Polri. Menurut dia, Dewan Jabatan pasti akan memilih sosok yang pantas untuk menduduki jabatan Wakil Kepala Polri. "Tentu Wakil Kepala Polri harus bisa bersinergi dengan Kapolri dan jajaran di bawahnya," ucap Junimart.
Junimart membantah ada deal politik di balik persetujuan Dewan atas pencalonan Badrodin sebagai Kapolri. Junimart membantah mulusnya jalan Badrodin menjadi Kepala Polri lantaran ada kesepakatan untuk mengangkat Budi menjadi Wakil Kepala Polri. "Punya kepentingan apa Komisi Hukum dengan deal itu?"
