Cari Tersangka Pasir Besi, Kejaksaan Periksa Pejabat Lumajang

Reporter

Selasa, 14 April 2015 16:30 WIB

Ratusan massa warga Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun Lumajang, mendesak pemerintah untuk mencaput Surat Ijin Pertambangan pasir besi yang dikantongi PT Aneka Tambang. TEMPO/DAVID PRIYASIDHARTA

TEMPO.CO, Lumajang - Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Elvis Johnny mengatakan penyidik terus mendalami kasus izin penambangan pasir besi menyusul penetapan dua tersangka. Penyidik sedang menganalisis kemungkinan adanya tersangka baru atau upaya paksa. “Akan kami evaluasi," kata Elvis di kantor Kejaksaan Negeri Lumajang, Selasa siang, 14 April 2015.

Setiap tanggal 17, Kejati Jawa Timur mengumpulkan seluruh kepala Kejari. Tujuannya untuk menganalisis penyidikan korupsi di semua kejaksaan negeri. "Analisa dilakukan tim kejaksaan tinggi."

Sumber Tempo mengatakan, Kejaksaan memeriksa 31 orang untuk kasus izin penambangan pasir besi. Mulai dari pejabat aktif, pensiunan pejabat, mantan kepala desa, hingga LSM. Tim memeriksa kemungkinan adanya keterlibatan eksekutif dalam kasus itu.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang Taufik Hidayat mengakui pemeriksaan pejabat soal kasus pasir besi. "Soal apa materi permasalahannya, saya tidak tahu," kata Taufik melalui telepon, Selasa, 14 April 2015.

Hingga saat ini, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Lam Cong Sam dan Abdul Ghofur. Lam Chong Sam adalah pimpinan PT IMMS. Sedangkan Ghofur dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Kejaksaan sedang menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus ini. Penyidik juga sedang menimbang-nimbang akan menghitungnya sendiri atau melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Inilah salah satu kesulitannya."

Tim penyidik juga sedang mempertimbangkan penahanan tersangka. "Kalau menahan tersangka sedangkan penyidikan membutuhkan waktu panjang, lalu masa tahanan habis, kami bisa repot."

DAVID PRIYASIDHARTA

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya