TEMPO.CO,Sanur - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kader partai banteng yang duduk di pemerintahan atau menjadi wakil rakyat adalah petugas partai. Megawati mengancam mereka akan mengeluarkan dari PDI Perjuangan bila menolak sebutan itu. “Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar!” kata Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Sabtu, 11 April 2015.

Megawati mengatakan, para kader berkewajiban menjalankan perintah partai. “Sebagai perpanjangan partai, wajib dan sudah seharusnya menjalankan instruksi partai,” ujarnya. Menurut Megawati, sebutan petugas partai juga berlaku baginya. Dalam hal ini, dia telah dipilih oleh peserta kongres untuk memimpin PDIP selama lima tahun ke depan.

Sebutan petugas partai disematkan Megawati kepada Presiden Joko Widodo menjelang pemilihan presiden pada tahun lalu. Sebab itu, kata Megawati, Jokowi sebagai kader PDIP mesti mengikuti perintah partai. Ucapan itu sempat menjadi bahan olok-olok oleh netizen di media sosial Twitter dan Facebook.

Rupanya, cemoohan itu tak mengubah sikap Megawati. Pernyataan ini kembali diutarakan Megawati dalam pembukaan Kongres pada Kamis lalu. Megawati mengingatkan Jokowi agar tunduk pada instruksi PDIP karena berkat dukungan partai pengusung dia terpilih menjadi presiden.

Hubungan Megawati dengan Jokowi dikabarkan tak mulus belakangan ini. Jokowi menolak melantik calon Kepala Polri pilihan PDIP, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, meski Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu memenangi praperadilan penetapan tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah kader PDIP kemudian menyerang Jokowi dan orang-orang dekatnya perihal penarikan Budi Gunawan dan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Menurut Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo, Istana siap memperbaiki pola hubungan dengan partai pendukung. Eko menjanjikan komunikasi akan dijalin lebih intensif. “Ini akan menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Peneliti Center for Strategic and International Studies, Philips J. Vermonte, tak setuju bila Jokowi disebut sebagai petugas partai. Dalam sistem presidensial, kata dia, kekuasaan ada di tangan presiden. Kekuasaan ini jauh di atas partai. “Jadi saat Jokowi terpilih, ia berdiri di atas semua golongan,” ujarnya. “Dia bukan petugas partai lagi.”

ANANDA TERESIA | IKA NINGTYAS | MUHAMMAD MUHYIDDIN