TEMPO.CO, Purwokerto - Sebanyak 20 anggota Fraksi PDIP meminta diberangkatkan untuk kunjungan kerja ke Bali karena bersamaan dengan berlangsungnya Kongres PDIP di Bali. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas mempunyai dua agenda kunjungan, yaitu Bali dan Lampung, dengan pembagian 21 orang ke Bali dan 28 ke Lampung. Atas permintaan Fraksi PDIP tersebut, praktis jatah kunjungan kerja ke Bali diborong semua.

Anggota DPRD dari Golkar, Nanung Astoto, mengatakan ia melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Dalam rombongannya, kata dia, tidak ada anggota Dewan dari Fraksi PDIP. Nanung membenarkan bahwa Fraksi PDIP memang meminta pergi untuk kunjungan kerja ke Bali, sehingga fraksi lainnya tidak ada yang ke Bali karena kuota sudah habis.

"Anggota Fraksi PDIP 20 orang, kalau kuota ke Bali hanya 21 orang dan harus ada dari unsur pimpinan Dewan dua orang, jadi habis kuota ke Bali," katanya.

Ketua Fraksi PDIP Shinta Laila membenarkan bahwa anggota Fraksi PDIP yang menjabat sebagai ketua PAC akan langsung mengikuti kongres sesampai di Bali. Sedangkan yang tidak diundang dalam kongres tetap akan mengikuti agenda kunjungan kerja DPRD.

"Para ketua PAC langsung ikut kongres dan nanti pulangnya juga sesuai jadwal kongres, yaitu sampai tanggal 12 April. Kalau yang tidak ikut kongres tetap mengikuti kegiatan kunjungan kerja dan pulang tanggal 11 April," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq, menyayangkan anggota Dewan yang melakukan kunjungan kerja dibiayai APBD tapi nyambi dengan agenda partai. Menurut Sabiq, jika anggota Dewan berniat menghadiri kongres, sebaiknya dia tidak ikut kunjungan kerja dan berangkat ke tempat kongres dengan biaya sendiri.

"Ini kan namanya nyambi, padahal kunjungan kerja harus dilaksanakan secara benar sehingga membawa manfaat bagi rakyat Banyumas, jadi tidak seharusnya berangkat kongres dengan dibiayai APBD," tuturnya.

Sabiq juga menekankan bahwa pembagian wilayah kunjungan seharusnya tidak berdasarkan fraksi, melainkan alat kelengkapan Dewan seperti banggar, banmus ataupun pansus, dan komisi. "Kondisi ini sangat tidak bagus dan mencederai rakyat," katanya.

Banyumas dikenal sebagai daerah basis PDIP. Dalam pemilihan DPRD dan kepala daerah, PDI Perjuangan menjadi pemenangnya.

ARIS ANDRIANTO