DPR dan Jokowi Sepakat Soal Badrodin Haiti

Reporter

Senin, 6 April 2015 15:45 WIB

Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, masuk dalam usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan seluruh pimpinan dan ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan lagi membahas pembatalan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Menurut dia, Dewan kini mendukung keputusan Presiden Joko Widodo dengan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, pengganti Budi Gunawan.

"Presiden Jokowi kan menjelaskan alasannya, ya fraksi di DPR menyampaikan concern yang sesuai dengan proses perundangan," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 6 April 2015. "Tapi semuanya ada satu titik temu yang tegas bahwa kami butuh Kapolri yang definitif."

Presiden Jokowi hari ini memenuhi undangan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di Dewan. Jokowi menjelaskan ihwal penunjukan Badrodin sebagai calon Kapolri menggantikan Budi Gunawan, yang batal dilantik karena ditolak publik setelah berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pertemuan tertutup selama tiga jam di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Pratikno mengatakan tidak ada fraksi yang ngotot menginginkan pelantikan Budi Gunawan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang semula paling gencar menolak pencalonan Badrodin pun melunak. "Semuanya damai. Dengan suasana kekeluargaan, saling menjelaskan," ujarnya.


Dengan demikian, kata Pratikno, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin dapat segera dilaksanakan. "Kami harapkan begitu, segera dilaksanakan," katanya. "Tadi Komisi III (Hukum) juga mengatakan akan mempercepat prosesnya."

Rapat konsultasi itu berlangsung dari pukul 11.00 hingga 14.15. Jokowi didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; serta Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Sedangkan DPR diwakili pimpinan dan ketua fraksi.

REZA ADITYA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya