PAN Usung Hengki Kurniawan Jadi Calon Bupati Kediri  

Reporter

Selasa, 31 Maret 2015 18:16 WIB

Hengky Kurniawan. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Kediri - Artis sinetron yang juga politikus Partai Amanat Nasional, Hengki Kurniawan, berminat mengikuti pemilihan bupati Kediri, Jawa Timur, yang akan digelar tahun ini. Ketua PAN Kabupaten Kediri Arifin Tafsir mengatakan partainya sudah bulat mengusung Hengki menjadi calon bupati.

Arifin mengaku Hengki sanggup dicalonkan sebagai bupati. Artis kelahiran Blitar itu, kata Arifin, juga siap bersaing melawan Bupati Haryanti yang dipastikan kembali mencalonkan diri. "Mas Hengki sudah bersedia, dia akan all out setelah pernikahannya tuntas," kata Arifin kepada Tempo, Selasa, 31 Maret 2015.

Menurut dia, PAN masih mensosialisasikan rencana mengusung Hengki kepada partai lain. Ini karena kuota PAN di DPRD Kediri tak mencukupi untuk mencalonkan sendiri. Arifin meyakini sosok Hengki bisa diterima semua kalangan karena integritasnya di kalangan anak muda cukup baik.

Apalagi perjalanannya di dunia artis tak pernah cacat dan selalu positif. Popularitas Hengki di kalangan muda Kediri, bukan omong kosong. Dalam pemilu legislatif 2014, Hengki mampu meraup suara cukup besar di daerah pemilihan Kediri dan sekitarnya. Meski gagal masuk Senayan, perolehan suaranya beda tipis dengan legislator yang lolos. "Dia sosok pemimpin muda yang cemerlang," kata Arifin.

Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari PAN, Iskak, memberikan apresiasi yang sama kepada Hengki. Dia bahkan optimistis sosok Hengki mampu menandingi dominasi Haryanti yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Apalagi, menurutnya, pemerintahan Haryanti yang meneruskan jabatan suaminya, Sutrisno, sebagai Bupati Kediri periode 2000-2005 dan 2005-2010 tak terbukti membawa perubahan. Menurut Iskak, tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kediri terus menurun dari tahun ke tahun.

Penurunan tersebut salah satunya akibat tidak seriusnya pembangunan di bidang agraris yang menjadi basis kehidupan masyarakat Kabupaten Kediri. "Kalau politik dinasti menciptakan pemerintahan yang bagus, ya, tidak apa-apa. Tapi ini sudah dinasti, buruk pula," kata Iskak.

Sejak menjabat bupati pada 2010, kepemimpinan Haryanti cukup menjadi sorotan. Dia dianggap melakukan tindakan nepotisme karena meneruskan kepemimpinan suaminya yang telah berkuasa sejak 2000. Bahkan, saat ini adiknya juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kediri dari PDIP.

HARI TRI WASONO

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya