TEMPO.CO, Bangkalan - Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofi'i mengatakan waktu penyaluran bantuan beras untuk warga miskin (raskin) yang berdekatan dengan masa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada April mendatang rawan dijadikan alat kampanye. "Makanya kami minta kepala desa agar tidak menjadikan raskin sebagai alat politik transaksional," katanya, Senin, 30 Maret 2015.

Meski demikian, Mondir mengatakan pihaknya belum akan membuat aturan yang meminta desa-desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa menunda penebusan raskin sampai pilkades selesai. "Bisa saja dibuat aturan begitu, tapi kasihan masyarakat menjadi korban politik."

Ia meyakini masyarakat sudah semakin cerdas dalam berpolitik. "Mereka tidak mudah percaya begitu saja terhadap klaim keberhasilan para kepala desa incumbent."

Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bangkalan Trisno tidak melihat rencana penyaluran raskin yang berdekatan dengan pelaksanaan pilkada sebagai sebuah kerawanan. "Sekarang masyarakat tidak bodoh. Mereka tidak mau disogok raskin," katanya.

Kepala Bulog Madura Amrullah mengatakan, meski ada kerawanan itu, Bulog tidak bisa ikut campur terlalu jauh dalam kebijakan daerah. "Kami ikut pemerintah saja," katanya.

Menurut Amrullah, bisa saja Bulog menunda penyaluran raskin kepada desa yang sedang menggelar pilkada dengan dasar permintaan dari pemerintah daerah. "Kalau tidak ada permintaan, raskin akan tetap kami salurkan," katanya.

MUSTHOFA BISRI