TEMPO.CO, PURBALINGGA -- Sekitar 1.000 guru tidak tetap di Purbalingga mengancam akan mogok mengajar dan menuntut kenaikan honor mengajar. “Kesejahteraan kami sangat rendah. Honor kami dalam sebulan hanya Rp 150-200 ribu," kata Ketua Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Purbalingga, Abas Rosadi, Kamis, 19 Maret 2015.

Menurut dia, honor sekecil itu sangat tidak manusiawi. Padahal tuntutan kerja sama seperti guru pegawai negeri yang bergaji tinggi. Abas mengatakan, tuntutan mereka sudah disampaikan ke pejabat daerah. Jika tak diindahkan, mereka mengancam akan mogok mengajar.

Selama ini, kata Abas, mereka hanya mendapat upah dari bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk ikut menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial level paling rendah sangat sulit. “Kami ingin tahu kejelasan nasib kami dan minta solusi dari pemerintah,” ujarnya.

Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto menyatakan prihatin atas nasib yang menimpa guru honorer. “Kami akan usahakan dan segera bergerak. Tapi untuk menjadikan mereka calon PNS tidak mungkin,” ujarnya kemarin. “Terserah saya mau dikatakan bagaimana, tapi saya tidak mau melanggar aturan dari pusat.”

Beberapa langkah akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pertama, kata dia, pemerintah kabupaten harus mendapatkan data valid seluruh guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Bupati juga meminta Dinas Pendidikan dan FHGTK segera mengumpulkan data pegawai tersebut. “Pada 1 April, Bupati dan Sekda sudah mendapatkan data tersebut,” kata Sukento.

Pemerintah, kata Sukentho, akan segera bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas anggaran tersebut. Juga dengan Badan Kepegawaian Daerah serta Bagian Hukum dan HAM Setda. “Dengan demikian, aturan penambahan kesejahteraan bagi mereka jelas. Saya juga minta bantuan DPRD,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Purbalingga, Imam Subijakto, mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran kesejahteraan guru dan pegawai tidak tetap sebesar Rp 6 miliar pada tahun ini. Namun anggaran itu belum dicairkan karena jumlah guru dan pegawai tidak tetap terus bertambah. “Untuk penambahan kesejahteraan Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per orang, kami membutuhkan Rp 6 miliar,” kata dia.

Menurut Imam, dengan penambahan jumlah guru dan pegawai tidak tetap, anggaran kesejahteraan diperkirakan naik menjadi Rp 10 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga Tri Gunawan Setiadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi dan mengakomodasi tuntutan para guru. “Untuk pengangkatan calon PNS itu sudah ranah pusat. Meski demikian, kami siap memfasilitasi tuntutan mereka dan bersurat ke sana,” ujarnya.

ARIS ANDRIANTO