Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tutor Bimbel Ancam Geser Jam Ajar Guru di Sekolah

image-gnews
Bimbingan belajar Bahasa Inggris program belajar kilat di Kecamatan Pare, Kediri (16/8). TEMPO/Hari Tri Wasono
Bimbingan belajar Bahasa Inggris program belajar kilat di Kecamatan Pare, Kediri (16/8). TEMPO/Hari Tri Wasono
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti menyayangkan kehadiran tutor bimbingan belajar (bimbel) di ruang kelas SMA pada jam efektif mengajar milik guru. “Bimbel boleh saja, tapi jangan menggusur jam efektif mengajar guru,” kata Retno dalam diskusi di  kawasan Utan Kayu, Senin 17 Oktober 2011.

Menurutnya, bimbel cenderung hanya mengajar siswa menyiasati pengerjaan soal mata pelajaran dalam Ujian Nasional. Fenomena ini, kata Retno, tidak sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri.


Mengutip Tan Malaka, Retno berkata, “Pendidikan itu harusnya mempertajam pikiran dan memperhalus perasaan.” Dengan hanya mengutak-atik soal, daya kritis siswa jadi tumpul. Mereka cenderung didikte, bukan dituntun dalam proses berpikir. Pendidikan jadi tidak demokratis. “Makanya ada tawuran,” tambah Retno.

Sejumlah sekolah di Jakarta yang diketahui telah membiarkan bimbel masuk sekolah adalah SMA 6, SMA 70, SMA 61, dan SMA 77. Di Cibubur, tercatat SMA 99. “Tahun depan, SMA 13 akan dimasuki bimbel,” jelas Retno. Ia menyesalkan sikap pihak sekolah dan orang tua murid yang mengizinkan hal itu terjadi. “Orang tua menyetujui, dan sekolah tidak risau,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Asal mula masuknya bimbel ke sekolah pun tak sepenuhnya jelas. Entah ajakan sekolah atau lembaga bimbel yang mengajukan proposal. Namun, Retno menduga, hal itu atas permintaan kepala sekolah yang ingin mendongkrak tingkat kelulusan siswa dalam UN. "Itu berarti kepala sekolah tidak percaya guru mampu mengajar," tegasnya. Bimbel yang masuk sekolah juga cenderung mempromosikan tutornya lulusan universitas negeri terkemuka seperti Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia.

Yang terang, siswa tentu memikul biaya lebih. Di sekolah tempat Retno mengajar sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan, SMA 13 Jakarta, setiap siswa harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 1,1 juta demi bimbel empat bulan. Di SMA 6 Jakarta, sejak siswa masuk Kelas XII, mereka harus membayar tambahan Rp. 80 ribu per bulan untuk bimbel.

ATMI PERTIWI
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Guru Retno Listyarti Gugat Kepala Dinas DKI  

16 September 2015

Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti. Tempo/Tony hartawan
Guru Retno Listyarti Gugat Kepala Dinas DKI  

'Ini adalah cara terakhir yang bisa saya tempuh untuk memulihkan nama baik dan reputasi saya,' kata Retno Listyarti


Ribuan Guru Honorer Ancam Mogok Mengajar

22 Maret 2015

Sejumlah guru honorer menggelar aksi damai dalam manyambut Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November di Jakarta, (25/11). TEMPO/Dasril Roszandi
Ribuan Guru Honorer Ancam Mogok Mengajar

Sekitar 1.000 guru tidak tetap di Purbalingga mengancam akan mogok mengajar dan menuntut kenaikan honor mengajar.


Serikat Guru: Dirjen Guru Jangan Hanya Urus Gaji

9 Februari 2015

Dari kiri: Anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Anggota Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) Retno Listyanti dan Anggota Serikat Guru Indonesia (Segi) Kota Medan Fahriza Martha saat jumpa pers manifesto pendidikan di kantor ICW, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Serikat Guru: Dirjen Guru Jangan Hanya Urus Gaji

Di Singapura, kata Retno, seorang guru pendidikan dasar mendapat pelatihan mengajar hingga 100 jam per tahun.


Tenaga Honorer Tuntut Diangkat Menjadi PNS

19 September 2013

Ratusan guru honorer saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti
Tenaga Honorer Tuntut Diangkat Menjadi PNS

"Selama 10 tahun terakhir, tidak ada penerimaan calon PNS bagi pegawai tata usaha sekolah."


Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Guru TIK

6 Mei 2013

Ilustrasi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri. TEMPO/Suryo Wibowo
Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Guru TIK

Dalam kurikulum baru, pelajaran TIK akan dihilangkan.


Telat Gajian, Guru Datangi Dinas Pendidikan  

8 April 2013

Seorang guru sedang mengawasi siswanya di SD Negeri Lopangdomba, Serang, Banten yang tergenang banjir,  (4/3). Banjir terjadi akibat saluran drainase rusak parah dan belum diperbaiki. ANTARA/Asep Fathulrahman
Telat Gajian, Guru Datangi Dinas Pendidikan  

Keterlambatan itu diakibatkan adanya guru yang meminjam uang ke bank melebihi pendapatannya.


Mimpi 70 Persen Guru Honorer Kandas

7 Maret 2012

Demo guru honorer. TEMPO/Subekti
Mimpi 70 Persen Guru Honorer Kandas

Hanya 30 persen dari 650 ribu guru honorer bakal diangkat menjadi pegawai negeri


PGRI Minta Standar Gaji Guru Honorer  

30 November 2011

TEMPO/Prima Mulia
PGRI Minta Standar Gaji Guru Honorer  

"Kami berharap guru honorer diangkat, tapi itu berat," kata Ketua PGRI.


Honor Minim, Guru TK Swasta di Madiun Tuntut Kesejahteraan

15 Oktober 2010

Honor Minim, Guru TK Swasta di Madiun Tuntut Kesejahteraan

Selain menuntut kesejahteraan, mereka juga berharap diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).


Guru Madrasah di Bojonegoro Protes Ketimpangan Kesejahteraan

24 Agustus 2010

Guru Madrasah di Bojonegoro Protes Ketimpangan Kesejahteraan

Dengan kemampuan akademik yang sama, namun penghasilan yang didapat guru sekolah swassta, seperti madrawas, dibandingkan dengan guru sekolah negeri, sangat timpang.