Wapres Jusuf Kalla (kanan) bersiap memberikan keterangan pers dengan disaksikan Presiden Joko Widodo (tengah) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai jabatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia sangat dibutuhkan. Alasannya, kata dia, disesuaikan dengan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas.
"Indonesia luas, pertahanan harus yang solid, perlu penguasaan teritorial yang lebih terintegrasi," ujar Tjahjo di Hotel Kempinski, Kamis, 19 Maret 2015. Menurut dia, jabatan Wakil Panglima TNI sudah dipertimbangkan secara strategis dengan mencermati dinamika, baik internasional, nasional, maupun regional.
Menurut Tjahjo, tanggung jawab atas wilayah Indonesia yang luas tidak bisa hanya diemban oleh Panglima TNI saja. Karena itu, kehadiran Wakil Panglima TNI diharapkan bisa meringankan tugas Panglima dalam berkoordinasi mengenai keamanan dengan seluruh jajaran angkatan di dalam tubuh TNI.
"Saya pikir tidak ada masalah kalau memang dianggap strategis," ucapnya. "Apalagi untuk pengamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan jabatan Wakil Panglima TNI bakal diaktifkan lagi bersamaan dengan reorganisasi TNI secara keseluruhan. Moeldoko sudah menyampaikan hal ini ke Presiden Joko Widodo. Reorganisasi direncanakan bertahap hingga 2019.
